Analisis Bargaining Power Pemerintah Indonesia Dengan Freeport Indonesia Dalam Kesepakatan Final Perundingan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan PT. Freeport Indonesia Terkait Izin Pertambangan PTFI Tahun 2017
| Main Author: | Purnaka, Naufal Mario |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/164040/ |
Daftar Isi:
- Dinamika hubungan antara Pemerintah Indonesia dan PTFI bersifat fluktuatif, terdapat momen-momen dimana bargaining power (posisi tawar) Pemerintah Indonesia lebih kuat ataupun justru sebaliknya. Di awal masuknya investasi PTFI di Indonesia pada sekitar tahun 1960an,posisi tawar PTFI lebih kuat dikarenakan Pemerintah Indonesia yang lebih membutuhkan investasi asing untuk mengolah SDA. Namun seiring berjalannya waktu, ketika investasi PTFI berhasil di Indonesia, bargaining power mulai berpindah kepada Pemerintah Indonesia. Hal ini dibuktikan den an adanya upaya pembaharuan peraturan minerbayang dikeluarkan Pemerintah RI di tahun 2001, 2009, 2014, dan 2017, walaupun hanya peraturan yang di tahun 2017 an dipatuhi oleh PTFI Penelitian ini akan membahas mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam membuat PTFI untuk mensepakati tuntutan yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia di tahun 2017 terkait divestasi saham, smelter, izin usaha, dan penerimaan negara. Untuk meneliti faktor apa saja yang mempengaruhi, penulis menggunakan teori Dynamic Host's Bargaining Power karya Shah M. Tarzi dalam jurnalnya yang berjudul Third World Governments: Dynamics of Potential Bargaining Power yang terdapat di dalam buku International Political Economy Perspective on Global Power and Wealth yang disusun oleh Jeffry A. Frieden & David A. Lake. Penelitian ini akan menggunakan dua variabel yang terdapat pada teori Dynamic Hosts Bargaining Power, yaitu variabel potential power dan actual power, yang dimana kedua variabel ini saling bergantungan dan dapat mewujudkan kepentingan Negara Republik Indonesia terhadap PTFI.