Implementasi Kebijakan Pembangunan Kawasan Perbatasan Oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Pembangunan Infrastruktur Di Perbatasan Entikong Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau)
| Main Author: | Asri, Dinda |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/163878/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini didasarkan pada kondisi kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kecamatan Entikong yang memprihatinkan. Sejak Indonesia merdeka pembangunan yang dilaksanakan belum sepenuhnya memajukan kesejahteraan umum, hal ini menunjukkan ketertinggalan dibandingkan kondisi sosial ekonomi dengan negara tetangga yakni Malaysia. Upaya pembangunan terkait pembangunan infrastruktur di perbatasan Entikong mulai dicanangkan pada masa presiden Jokowi-Jusuf Kalla. Pembangunan ini dimasukkan dalam RPJMN 2015-2019 dengan menjadikan Perbatasan Entikong sebagai prioritas pembangunan. Keberadaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat yang memiliki tugas mengkoordinasi jalannya implementasi kebijakan pembangunan di kawasan perbatasan Entikong. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III yang berguna untuk mengetahui perubahan pasca implementasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan penjabaran secara deskriptif. Teknik pengumpulan dilakukan melalui studi literatur, wawancara, dan observasi. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini adalah proses implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur yang dijalankan oleh BNPP dapat dikatakan berhasil, dengan mengacu pada kesesuaian faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi seperi faktor komunikasi, disposisi, adanya sumber daya yang memadai dan struktur birokrasi. Meskipun demikian, kesesuaian antara input dan output yang diharapkan masih belum terlaksana secara menyeluruh, akibat adanya beberapa hambatan seperti lemahnya koordinasi antar sektor, kurangnya sosialisasi dari pemerintah pusat selaku eksekutor utama dari implementasi kebijakan serta kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam menjabarkan kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat.