Analisis Faktor-Faktor Kemiskinan Di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo
| Main Author: | Yoga, Yunaz Farada |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/163846/1/Yunaz%20Farada%20Yoga.pdf http://repository.ub.ac.id/163846/ |
Daftar Isi:
- Kemiskinan adalah kejadian yang menimpa kepada sebagian penduduk khususnya di Kelurahan Kedungasem. Jumlah penduduk miskin berbanding sama 50% dengan jumlah penduduk tidak miskin yaitu 50%. Analisis menggunakan teori Jaffrey Sach yang menulis dalam teorinya bahwa 6 modal yang tidak dimiliki masyarakat miskin antara lain: (1) Modal Manusia, (2) Modal Usaha, (3) Modal Infrastruktur, (4) Modal yang berkaitan dengan Alam, (5) Modal Institusi Publik, (6) Modal Pengetahuan dan Teknologi. Setelah dianalisis yang terjadi pada penduduk miskin di Kelurahan Kedungasem dari ke 6 tersebut memang benar adanya bahwa penduduk miskin tidak memiliki ke 6 modal tersebut. Hal-hal yang mendukung untuk memperkecil jumlah penduduk miskin pemerintah telah membantu subsidi setiap bulan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan bantuan setiap rumah tangga mendapat beras 10 kg dan telor 10 biji, dan Non-PKH sama ditambah yang punya anak usia sekolah dibantu uang sekolah (SPP), data-data yang mendapat subsidi berdasarkan dari Badan Pusat Statistik Pusat. Kemudian hal yang mendukung bantuan yang diberikan oleh pihak Bank Jatim berupa beras 5 kg setiap keluarga dengan jumlah terbatas. Hal-hal yang menghambat dalam kemiskinan ini adalah pertama bahwa penduduk miskin mempunyai tingkat pendidikan tamat SD dan banyak yang tidak tamat SD, keduakompetensi rendah, ketiga jenis pekerjaan mempunyai gaji rendah dan terbatas, keempat tidak mempunyai infrastruktur, kelima tidak mempunyai akses dengan dunia luar, keenam sangat terbatasnya modal kerja yang dimiliki. Tentu pemerintah mempunyai tanggung jawab secara langsung karena penduduk Kota Probolinggo yang berada di wilayah kesatuan Republik Indonesia, demikian juga penduduk miskin Kota Probolinggo maka Pemerintah Kota Probolinggo juga mempunyai tanggung jawab moral untuk meminimalisir kejadian penduduk miskin. Dinas Sosial Kota Probolinggo berperan sebagai wakil dari pemerintah untuk melakukan secara operasional mengawasi atas kelancaran pembagian subsidi kepada penduduk miskin.