Inovasi Sistem Administrasi Kependudukan Elektronik Lahir Dan Mati Pada Aplikasi E-Lampid (Studi Kasus di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Tahun 2017)
| Main Author: | Yuniar, Chikita |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/163630/ |
Daftar Isi:
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yaitu salah satu instansi pemerintah yang melayani administrasi kependudukan. Salah satunya yaitu pelayanan akta kelahiran dan akta kematian. Pada kenyataanya pelayanan administrasi kependudukan selama ini dijumpai permasalahan seperti: antrian panjang, sistem yang berbelit-belit, ketidakjelasan waktu, dll. Oleh karena itu pemerintah Kota Surabaya membuat inovasi layanan kependudukan yaini ELAMPID. E-LAMPID tidak hanya disediakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saja, akan tetapi pada tiap-tiap kelurahan dan kecamatan di seluruh Kota Surabaya salah satunya adalah di Kecamatan Tambaksari. Tujuan dari penelitian adalah mendiskripsikan inovasi E-LAMPID di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. Pada penelitian ini memakai teori tahapan inovasi menurut Bruno Dente dan Paola Colleti yang terdapat empat tahapan. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Permasalahan yang muncul di Kecamatan Tambaksari sangatlah beragam, macam-macam kasus tidak kepemilikan akta kelahiran bermacam-macam. Masalah yang timbul dari diberlakukannya aplikasi ini semakin banyak pula kasus yang terungkap. Disini penulis menganalisis dengan tahapan inovasi ini berkesimpulan bahwa, pada tahapan agenda setelah adanya sistem online ini yang sebelumnya E-KIOS berada di instansi pemerintah, saat ini diperbanyak penyebarannya di tiap-tiap kelurahan dan kecamatan. Pada tahapan proses inovasi ini masalah yang lama antri, berbelitbelit, dan waktu. Saat ini dengan sistem online aplikasi E-LAMPID yang baru memberikan jalan keluar atau solusi dari masalah tersebut. tahapan ketiga yaitu produk inovasi bahwa masalah tidak kepemilikan akta kelahiran memberikan program atau solusi penjaminan agar menghindari permasalahan tidak kepemilikan akta. Tahapan yang terakhir yaitu komunikasi pemerintah kepada masyarakat yaitu dengan mengiklankan, brosur dan juga pendekatan pemerintah yaitu pihak kelurahan kepada masyarakat lebih respon dan pengupayaan yang akhirnya pihak kelurahan memperjuangkan hak-hak masyarakat tersebut.