Kebijakan Luar Negeri Jepang Dalam Meratifikasi Kesepakatan Cooperation In The Peaceful Uses Of Nuclear Energy Dengan India Pada Tahun 2017
| Main Author: | Sardika, Enggar |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/163527/1/Enggar%20Sardika.pdf http://repository.ub.ac.id/163527/ |
Daftar Isi:
- Kebijakan luar negeri merupakan artikulasi dari kepentingan nasional sebuah negara yang ingin dipenuhi pada konteks internasional. Pada praktiknya, perumusan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Pada 11 November 2016 Jepang menyepakati kesepakatan kerjasama energi nuklir untuk tujuan damai dengan India. Draft kesepakatan tersebut selanjutnya diratifikasi Parlemen Jepang tepatnya House of Representatif pada 24 February 2017 dan House of Councillors pada 7 Juni 2017. Setelah diratifikasi, perjanjian kerjasama tersebut resmi berjalan. Dalam kerangka kerjasama tersebut, memungkinkan perusahaan-perusahaan Jepang mentransfer teknologi reaktor nuklir ke India. Kebijakan tersebut mendapat pertentangan dari aktor-aktor baik yang berada dalam birokrasi maupun mereka yang berada di luar birokrasi. Penolakan tersebut muncul karena kebijakan tersebut dianggap menciderai komitmen Jepang dalam usaha menghilangkan senjata nuklir di dunia. Penelitian ini bertujuan untuk dapat melihat bagaimana proses pengambilan keputusan Jepang dalam meratifikasi kesepakatan Cooperation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy dengan India pada tahun 2017. Teori yang penulis gunakan yaitu Birokrasi Politik dari Graham T. Allison dengan mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dan melihat proses tarik menarik kepentingan dari masing-masing aktor tersebut.