Implementasi Kebijakan KTP Elektronik Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surabaya
| Main Author: | Sianipar, Lorenzo Mancini |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/163351/1/Lorenzo%20Mancini%20Sianipar.pdf http://repository.ub.ac.id/163351/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini berfokus pada analisis implementasi kebijakan mengenai pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Elektronik yang diatur pada Undang-Undang no 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan yang menyatakan bahwa tertib administrasi kependudukan diperlukan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap kepastian status pribadi dan status hukum penduduk di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penyempurnaan KTP elektronik dengan dikeluarkanlah peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP elektronik berbasis NIK. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pasal 1 ayat 11 Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. Penerapan KTP elektronik yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan di kabupaten/kota, provinsi maupun database kependudukan secara nasional. Dengan penerapan KTP elektronik maka setiap penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP elektronik lebih dari satu dan/atau dipalsukan KTP elektroniknya, mengingat dalam KTP elektronik tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari penduduk. Dalam penelitian ini penelit i menggunakan teori implementasi kebijakan van Meter dan van Horn. Dimana terdapat enam indikator yang menjadi faktor pendukung terlaksananya implementasi kebijakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surabaya. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dalam melaksanakan implementasi Kebijakan soal KTP Elektronik sudah memenuhi keenam indikator yang dikemukakan oleh van Meter dan van Horn mengenai faktor-faktor pendukung terlaksanaya sebuah implementasi kebijakan yakni Standar dan Tujuan Kebijakan, Sumber Kebijakan, Komunikasi Antar Organisasi Karakteristik Agen Pelaksana, Kondisi Sosial, Ekonomi Politik, dan Sikap Para Pelaksana.