Penegakan Sanksi Terhadap Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Dengan Perjanjian Kerja Yang Melanggar Peraturan Terkait Disiplin Kerja ( Studi Di Badan Kepegawain Daerah Kabupaten Tuban )
| Main Author: | Nugraha, Arga Purwa |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/163119/1/Arga%20Purwa%20Nugraha.pdf http://repository.ub.ac.id/163119/ |
Daftar Isi:
- Penulis mengangkat permasalahan mengenai bagaimana upaya yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah dalam Penegakan Sanksi Terhadap Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Dengan Perjanjian Kerja Yang Melanggar Peraturan Terkait Disiplin Kerja. Bentuk-bentuk disiplin kerja meliputi presensi dihitung datang dan pulang pegawai, tidak mengikuti partai politik atau kampany, dan berpakaian rapi. Aturan mengenai disiplin kerja akan diberikan dijelaskan dalam pasal 104 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam praktiknya, beberapa PPPK yang melanggar aturan mengenai disiplin kerja tidak diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penulis skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris, dimana peneliti langsung turun ke lanpangan untuk melakukan survey dengan nyata dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum primer, dan sekunder dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Kendala-kendala yang menyebabkan PPPK yang melanggar aturan mengenai disiplin kerja tidak diberikan sanksi karena adanya beberapa faktor mengenai kurangnya informasi, kurangnya SDM, pengaruh budaya setempat, kurangnya sosialisasi, cara kerja mesin sidik jari yang tidak akurat, serta kesadaran diri dari PPPK. Upaya yang dilakukan BKD dalam penerapan sanksi dilakukan dengan penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tantang Aparatur Sipil Negara dan upaya yang dilakukan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah .