Implementasi Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Efektifitas E-Faktur Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)
| Main Author: | Jannah, Ita Miftakhul |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/162917/1/Ita%20Miftakhul%20Jannah.pdf http://repository.ub.ac.id/162917/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini menjelaskan tentang penerapan prinsip Good Corporate Governance pada KPP Pratama Malang Selatan, terkait dengan penerapan e-faktur dalam prinsip transparancy, accountability, responsibility, independency, dan fairness. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah prinsip-prinsip Good Corporate Governance sudah diterapkan dengan baik di KPP Pratama Malang Selatan sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 BUMN Nomor : Per-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisa data menggunakan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Direktorat Jendral Pajak menerapkan sistem administrasi perpajakan modern yaitu dengan membuat e-faktur yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dan tugas pegawai pajak serta menanggulangi banyaknya kasus faktur pajak fiktif. Jika dilihat dari prinsip transparency, accountability and fairness dari KPP sudah cukup baik, karena keterbukaan informasi sudah jelas dan akuntabilitas dari e-faktur dapat ter-record secara otomatis sehingga data yang dihasilkan valid. Namun jika dilihat dari prinsip responsibility, dan independency, pada KPP masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki oleh DJP. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) E-Faktur dilihat dari prinsip responsibility masih menggunakan regristrasi secara manual seharusnya DJP memberikan kemudahan bagi PKP yaitu dengan regristrasi online, karena PKP tidak hanya berada di Indonesia tetapi juga terdapat PKP WNA. (2) E-Faktur dilihat dari prinsip independency masih banyak kesulitan yang dihadapi PKP dalam memenuhi prosedur registrasi e-faktur dan menyita banyak waktu dalam pembuatan e-Faktur. Saran yang diberikan peneliti DJP harus melakukan pembenahan dan penyempurnaan administrasi salah satunya pada sistem e-Faktur dan menciptakan pelayanan yang lebih baik lagi, serta memperbaiki sistem kerja server dengan cara membuat server lebih dari satu agar beban kemampuan penyimpanan data WP tidak mengalami overload sehingga menyebabkan pelayanan terganggu. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan analisis data yang tidak terdapat dalam penelitian ini.