Evaluasi Pelaksanaan Program Sunset Policy Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Studi di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang)
| Main Author: | Rahmawati, Hannani |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/162819/1/Hannani%20Rahmawati.pdf http://repository.ub.ac.id/162819/ |
Daftar Isi:
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah mengatur mengenai pelimpahan kewenangan pengelolaan PBB dari pusat ke daerah termasuk di Kota Malang. Pengalihan pengelolaan pajak tersebut juga diikuti dengan piutang pajak PBB yang cukup besar. Salah satu upaya yang dilakukan Badan Pelayanan Pajak Daerah untuk menguraikan piutang pajak tersebut yaitu dengan meluncurkan program Sunset Policy. Program Sunset Policy merupakan program penghapusan sanksi administrasi atas tunggakan pajak sampai masa pajak tahun 2012. Pada pelaksanaannya masih menemui hambatan seperti kurangnya sumber daya manusia yang ahli dibidang IT, adanya gangguan pada sistem yang digunakan untuk melayani wajib pajak, kurang optimalnya sosialisasi, serta belum adanya target capaian yang ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai evaluasi pelaksanaan program Sunset Policy terhadap Pajak Bumi dan Perkotaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan, Kepala Sub Bidang Penagihan, wajib pajak yang mengikuti dan yang tidak mengikuti program Sunset Policy. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis data model interaktif menurut Miles, Huberman dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Sunset Policy belum mencapai tujuan dengan efektif dikarenakan belum terdapat target yang ditetapkan dan hanya mengurangi piutang pajak sebesar 5%. Adapun hambatan yang ditemui ketika pelaksanaan program berlangsung yaitu kurangnya sumber daya manusia yang ahli dibidang IT, adanya gangguan pada sistem yang digunakan untuk melayani wajib pajak sehingga proses pelayanan kepada wajib pajak terhambat, kurang optimalnya sosialisi sehingga masyarakat kurang mengetahui mengenai program ini. Saran dari peneliti yaitu pengembangan kapasitas aparatur terutama pada kemampuan penggunaan teknologi, penggiatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, pengembangan sistem dan penyediaan sistem pada seluruh Bank Jatim di Kota Malang agar pelayanan program lebih praktis.