Peran Pemerintah Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri)
Main Author: | Zeho, Fannidya Hamdani |
---|---|
Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
Bahasa: | eng |
Terbitan: |
, 2018
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/162509/1/Fannidya%20Hamdani%20Zeho.pdf http://repository.ub.ac.id/162509/ |
Daftar Isi:
- Dalam rangka otonomi desa, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan mengenai dana desa untuk pemerintah desa dapat mengelola kebutuhannya sendiri. Kebijakan tata kelola desa yang dimuat dalam Undang-undang desa yang baru ini dianggap sebagai kebijakan yang membawa harapan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kebijakan ini diharapkanakan membawa perubahanperubahan penting yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Kabupaten Kediri, sedangkan situsnya berada di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Sumber datanya primer diperoleh dari beberapa wawancara dari informan yang berkaitan, sedangkan data sekundernya diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tema tersebut. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri, dan beberapa alat penunjang seperti pedoman wawancara, dan alat bantu lainnya. Peran pemerintah desa sangatlah penting dalam perannya sebagi regulator, dinamisator, serta fasilitator dalam pengelolaan dana desa. Masalah sumber daya manusia yang belum siap dalam penerapan kebijakan dana desa ini menjadi masalah dalam mengelola dana desa. Untuk itu pemerintah perlu melakukan pengawasan dan juga pendampingan terhadap pemerintah desa dalam melaksanakan dan mengelola program dana desa. Sehingga pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta pemerintah desa dapat menciptakan akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa.