Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Berbasis Good Corporate Governance (Studi Pada PT Pelindo III Persero)
| Main Author: | Firdaus, Fajar |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/162466/1/Fajar%20Firdaus.pdf http://repository.ub.ac.id/162466/ |
Daftar Isi:
- Tata kelola perusahaan yang baik atau GCG merupakan sistem yang berisi pengendalian usaha melalui fungsi pengawasan, pengatur dan pengelola dengan struktur hubungan yang jelas antar stakeholders untuk mencapai tujuan perusahaan tanpa mengesampingkan kepentingan stakeholders. Tata kelola perusahan profesional sudah mulai diimplementasikan dalam perusahaanperusahaan di Indonesia, karena melalui konsep yang menyangkut struktur perseroan, yang terdiri dari unsur-unsur RUPS, direksi dan komisaris dapat terjalin hubungan dan mekanisme kerja, pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang harmonis, baik secara intern maupun ekstern dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan demi kepentingan shareholders dan stakeholders. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dibatasi dengan fokus penelitian, yaitu: (1) Pengelolaan BUMN berbasis GCG, (2) Hasil pengelolaan BUMN berbasis GCG. Lokasi penelitian ini berada di Kota Surabaya dengan situs penelitian di PT. Pelindo III Persero. Penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang melalui empat tahap yaitu koleksi data, kondensasi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/verifikasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BUMN berbasis GCG dan aspek fungsi pengelolaan cukup baik. Penerapan GCG telah dilakukan memenuhi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan. Hasil pengelolaan BUMN berbasis GCG yang diterapkan berdasar SOP dan dijadikan acuan dalam kinerja operasional perusahaan menjadikan perusahaan yang terorganisir dan meningkatnya reputasi serta profitabilitas perusahaan. Belum jelasnya status transparansi perpanjangan kontrak Terminal Peti Kemas Surabaya dengan Dubai Port World, maka diperlukan beberapa kajian dari para ahli sebagai rekomendai untuk BUMNdalam mengambil keputusan