Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Antara Transportasi Konvensional dan Transportasi Online (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Malang)
| Main Author: | Trisna, Andri |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/162441/1/Andri%20Trisna.pdf http://repository.ub.ac.id/162441/ |
Daftar Isi:
- Masuknya fenomena transportasi online di Kota Malang telah menimbulkan konflik terhadap transportasi konvensional. Hal ini disebabkan karena belum ada regulasi yang mengatur fenomena transportasi online. Padahal, peran pemerintah sebagai penyedia fasilitas publik bagi masyarakat termasuk melindungi haknya dari pengaruh monopoli perusahaan. Namun pada tingkat pemerintah daerah memiliki keterbatasan kewenangan yang di atur dalam UU. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sehingga, pemerintah daerah memerlukan kekuatan hukum yang kuat untuk menyelesaikan konflik transportasi di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berfokus pada analisis peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik antara transportasi konvensional dan transportasi online melalui Instrumen Kebijakan Howlett dan Ramesh. Hasil dari penelitian ini bahwa Pemerintah Kota Malang lebih condong kearah Instrumen Wajib dengan menerapkan PM No.108 Tahun 2017 sebagai landasan hukum dalam menyelesaikan konflik antara transportasi konvensional dan transportasi online di Kota Malang.