Kinerja Pelayanan Administrasi (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Jombang)
| Main Author: | Efendi, Mohammad Erfan |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/162425/1/Mohammad%20Erfan%20Efendi.pdf http://repository.ub.ac.id/162425/ |
Daftar Isi:
- Upaya perbaikan kualitas pelayanan publik telah dilakukan oleh pemerintah melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu, upaya tersebut untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau. Kabupaten Jombang merupakan Kabupaten yang telah menerapkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Evaluasi kinerja penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kekurangan penyelenggaraan pelayanan selama ini dan dapat dijadikan dasar upaya perbaikan peningkatan kualitas pelayanan dimasa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif, sumber data diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yaitu pengumpulan data (data collection), kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), penarikan kesimpulan (conlusion drawing/verifying). Ditinjau dari Teori kinerja Dwiyanto (2014), hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Produktivitas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah berjalan dengan baik hal ini terlihat dari realisasi penerbitan izin dan kontribusi PAD sudah melebihi target. (2) kualitas layanan sudah cukup baik hal ini terlihat dari kemudahan persyaratan, alur pelayanan dan murahnya biaya meskipun ketepatan waktu sedikit masalah. (3) Responsivitas sudah berjalan baik hal ini terlihat dari kejelasan dan kemudahan informasi pelayanan dan adanya pelayanan pengaduan saran dan keluhan. (4) responsibilitas dijalankan dengan baik hal ini terlihat dari persyaratan yang dibuat didasarkan atas aturan yang ada, aspek biaya yang dibayarkan didasarkan atas peraturan daerah, namun aspek waktu masih terkendala dengan adanya koordinasi dengan instansi lain. (5) Akuntabiltas sudah baik hal ini terlihat dengan adanya sistem infromasi dan adanya pembaruan sistem setiap tahunnya. Belum adanya tim teknis SKPD dan fasilitas kurang. Berdasarkan uraian diatas peneliti memberikan saran membentuk tim teknis dan menambah fasilitas yang kurang dan memperbaiki fasilitas yang bermasalah.