Peran Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dalam Meningkatkan Kinerja (Studi pada KPP Pratama Boyolali)
| Main Author: | Islam, Muhammad Saiful |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/162368/1/Muhammad%20Saiful%20Islam.pdf http://repository.ub.ac.id/162368/ |
Daftar Isi:
- Direktorat Jendral Pajak telah membuat program perubahan atau reformasi administrasi perpajakan pada tahun 2002 yang biasa disebut dengan modernisasi perpajakan. Sistem informasi yang pertama kali digunakan seirama dengan modernisasi perpajakan adalah Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang kemudian dikembangkan lagi menjadi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). KPP Pratama Boyolali adalah salah satu KPP telah mengimplementasikan SIDJP pada semua unit bidang kerja dan berperan dalam penyelesaian berbagai pekerjaan untuk meningkatkan kualitas penyediaan informasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar peran SIDJP pada KPP Pratama Boyolali. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini adalah Penggunaan SIDJP, hambatan dalam penggunaan SIDJP dan peran penggunaan SIDJP pada KPP Pratama Boyolali yang diukur melalui 5 kategori yaitu fungsi operasional, fungsi monitoring and controling, fungsi communication, dan fungsi planning and decision dan fungsi interorganisasi. Hasil analisis penggunaan SIDJP pada KPP Pratama Boyolali sudah dijalankan cukup baik dan dapat membantu penyelesaian berbagai pekerjaan serta dapat mempermudah pegawai yang dalam menyelesaikan berbagai tugas secara terintegrasi. SIDJP juga berperan baik dalam meningkatkan fungsi operasional, fungsi monitoring and controling, fungsi communication, dan fungsi planning and decision dan fungsi interorganisasi, namun SIDJP belum sempurna karena masih mempunyai beberapa hambatan dalam penggunaan nya. Direktorat Jenderal Pajak seharusnya melakukan pengembangan lagi agar SIDJP lebih praktis, otomatis serta friendly user. Peningkatan kapasitas SIDJP dari segi kuota akses juga diperlukan untuk mengurangi akses lambat dalam penggunaan nya. Direktorat Jenderal Pajak juga perlu menambahkan fungsi interorganisasi sistem, sehingga SIDJP dapat berperan lebih dalam peningkatakan kinerja organisasi.