Analisis Pengawasan Dalam Pelaksanaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum untuk Pencapaian Target APBD Kabupaten Malang Tahun 2017 ( Studi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kepanjen)
| Main Author: | Permatasari, Rency Novia |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/161969/1/Rency%20Novia%20Permatasari.pdf http://repository.ub.ac.id/161969/ |
Daftar Isi:
- Kabupaten Malang sebagai kabupaten pelaksana otonomi daerah diberikan kewengangan seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban meyelenggarakan otonomi. Salah satu wujud dari otonomi daerah adalah peyelenggaraan keuangan daerah dan kebijakan retribusi daerah adalah merupakan kewenganan atas hal tersebut. Pemungutan Retribusi Parkir di Kabupaten Malang adalah salah satu dari pelaksanaan. Dalam pelaksanaannya, retribusi parkir tepi jalan umum pada tahun 2017 masih banyak ditemukan beberapa masalah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini ingin mengetahui pengawasan dalam pelaksanaan retribusi parkir tepi jalan umum untuk pencapaian target APBD Kabupaten Malang Tahun 2017 di Kecamatan Kepanjen yang merupakan ibukota Kabupaten Malang. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus penelitiannya adalah mekanisme pengawasan lapang yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan retribusi parkir tepi jalan umum. Lokasi penelitian di UPT Dinas Perhubungan Kepanjen dan untuk lokasi kedua adalah di sepanjang ruas Jalan Ahmad Yani Kepanjen.teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara an dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah pengawasan lapang yang dilakukan Dinas Perhubungan berpedoman pada Peraturan Daerah. Target dalam APBD tahun 2017 juga sudah terpenuhi karena adanya data potensi parkir yang menjadi dasar setoran wajib petugas parkir atas pungutan retribusi. Menurut narasumber dari staf Dinas Perhubungan dan dari para petugas parkir menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik. Namun saat melakukan observasi peneliti masih menemukan beberapa permasalahan di lapang yang tidak sesuai atau melanggar peraturan. Dalam pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan ternyata belum memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) dan pearturan tertulis mengenai mekanisme pengawasan sehingga menyebabkan lemahnya peraturan secara hukum dan menimbulkan ketidaksamaan perilaku bagi pengawas dan petugas parkir.