Implementasi Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Studi Pada Tata Cara Lelang Pengelola Parkir di Tepi Jalan Umum di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo)
| Main Author: | Aziz, Abdul |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/161946/1/Abdul%20Aziz.pdf http://repository.ub.ac.id/161946/ |
Daftar Isi:
- Salah satu bentuk otonomi daerah adalah pengelolaan keuangan keuangan daerah. Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa salah satu sumber pendapatan dalam menjalankan pemerintahan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi parkir di tepi jalan umum merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Sukoharjo dengan potensi pendapatan yang cukup besar. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012 pelaksanaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dilimpahkan pengelolaannya kepada pihak ketiga melalui sistem lelang. Hal ini untuk memudahkan Dinas Perhubungan sebagai penanggung jawab retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dalam mengelola sedikitnya 400 titik parkir yang tersebar di 12 rayon/wilayah di Kabupaten Sukoharjo. Gap yang nampak pada penelitian ini, terlihat dari Standar Operational Procedure (SOP) yaitu Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012 yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan lelang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan mengambil fokus pada implementasi kebijakan publik. Fokus tersebut ialah Implementasi Kebijakan Lelang Pengelola Parkir di Tepi Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan di Kabupaten Sukoharjon, meliputi; a) Komunikasi antar aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan lelang dan komunikasi pengelola dengan Dinas Perhubungan, b) Sumberdaya yang meliputi sumberdaya manusia, wewenang, informasi dan sarana prasarana Dinas Perhubungan dalam mengimplementasikan kebijakan, c) Disposisi atau ketersediaan Dinas Perhubungan untuk melaksanakan kebijakan, d) Struktur birokrasi Dinas Perhubungan dalam mengimplementasikan kebijakan lelang parkir sesuai dengan standard operating procedure (SOP), serta faktor pendukung dan penghambat yang dianalisa berdasarkan cerita yang disampaikan oleh informan. Data peneliti peroleh melalui wawancara dan dokumentasi lapangan. Analisis data yang digunakan ialah analis data menurut pendapat Edward III. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012 yang menjadi dasar dan SOP pelaksanaan lelang tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini sangat disayangkan karena kualitas sumberdaya yang dimiliki sudah berkompeten dan mampu melaksanakan kebijakan lelang dengan baik. Selain itu, penyebaran informasi lelang perlu dimaksimalkan untuk menjangkau peserta lelang yang memenuhi kriteria untuk bekerjasama dengan Dinas Perhubungan.