Strategi Pemerintah Daerah dalam Membangun Kepercayaan Publik melalui Open Government (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro)
| Main Author: | -, Rosidha |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/161872/1/Rosidha.pdf http://repository.ub.ac.id/161872/ |
Daftar Isi:
- Kepercayaan merupakan hal yang mendasar untuk membangun hubungan antara orang yang satu dengan lainnya. Kepercayaan publik mencakup kepercayaan warga terhadap negara atau pemerintah termasuk di dalamnya ada institusi, kebijakan, para pejabat, dan orang-orang anggota lain yang ada di dalamnya. Kepercayaan publik akan tumbuh ketika pemerintah dan anggota masyarakat lain bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi untuk membangun kepercayaan publik dan pendekatan yang digunakan bisa melalui open government. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari informan, observasi, dokumen, dan juga dokumentasi. Analisis data menggunakan enam langkah dari John Cresswell yaitu mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis, membahas keseluruhan data, membuat coding semua data, menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang/partisipan, kategori dan tema yang dianalisis, mendeskripsikan hasil penelitian, pembuatan interpretasi dalam penelitian kualitatif atau memaknai data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat kepercayaan publik di Kabupaten Bojonegoro yang dilihat dari segi political trust dan social trust dapat dikatakan cenderung baik karena realisasi prinsip-prinsip open government telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan komitmen yang tinggi. Ruang komunikasi yang disediakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro baik offline maupun online membuat kepercayaan publik di Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan. Realisasi pelaksanaan prinsip-prinsip open government dalam membangun kepercayaan publik dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal. Pengaruh lingkungan internal meliputi adanya regulasi nasional dan daerah yang mendukung pelaksanaan open government, penguatan SDM, dan pengoptimalan di pemerintahan desa. Kemudian pengaruh eksternal meliputi meningkatnya partisipasi masyarakat, pedoman dari pusat terkait penyusunan rencana aksi open government, potensi munculnya fake akun dan konflik politik. Berdasarkan uraian, peneliti memberikan rekomendasi terkait pengoptimalan realisasi prinsip-prinsip open government, pengembangan SDM di pemerintahan desa, dan perlunya mengedukasi masyarakat dalam menerima berita.