Pemidanaan Korporasi Terhadap Ketidakmampuan Membayar Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi
| Main Author: | Wijiati, Rizka Ananda Ponty |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/161756/1/Rizka%20Ananda%20Ponty%20Wijiati.pdf http://repository.ub.ac.id/161756/ |
Daftar Isi:
- Pembayaran uang pengganti dibebankan oleh korporasi karena telah terbukti pengurus secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan memperkaya atau menguntungkan korporasi. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pun telah mendukung pembebanan uang pengganti terhadap korporasi apabila telah terbukti korporasi yang diuntungkan dari perbuatan melawan hukum tersebut. Namun, ditemukan bahwa korporasi tidak mampu bertanggungjawab atas kewajiban membayar uang pengganti. Pembebanan untuk melaksanakan membayar pemidanaan uang pengganti nyatanya tidak dapat menjerat korporasi dan upaya untuk mengembalikan kerugian keungan negara dinilai belum maksimal. Dilihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur pemidanaan korporasi terhadap pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi hanya mengatur secara teknis pembayarannya tanpa didukung norma dan upaya lain untuk membuat korporasi mendapatkan efek jera dan kontributif mampu bertanggungjawab membayar uang pengganti tindak pidana korupsi.