Reformulasi Tata Beracara Mahkamah Partai Politik Dalam Penyelesaian Perselisihan Di Internal Partai Politik
| Main Author: | Putra, Bagus Segara |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/161674/1/Bagus%20Segara%20Putra.pdf http://repository.ub.ac.id/161674/ |
Daftar Isi:
- Skripsi ini di latar belakangi oleh permasalahan Partai Politik dalam menyelesaikan perselisihan internal Mahkamah Partai yang belum mempunyai Mahkamah Partai dan tata beracara. Dalam penelitian juga membahas bagaimana reformulasi pengaturan tata beracara Mahkamah Partai yang sesuai dengan prinsip peradilan dan dapat dipertanggung jawabkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisisa Tata Beracara Mahkamah Partai Politik dalam perselisihan di internal partai, serta menganalisa tentang reformulasi pengaturan Mahkamah Partai Politik dalam penyelesaian perselisihan di internal partai politik yang sesuai dengan prinsip peradilan dan dapat dipertanggung jawabkan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 12 (dua belas) (kontestan Partai Politik Pilihian Legislatif tahun 2014 hanya 6 (enam) partai yang mempunyai Mahkamah Partai. Tetapi, dalam kenyataan di lapangan hanya 2 Partai Politik yang mempunyai tata beracara Mahkamah Partai Politik. Proses yang dilakukan Partai Politik dalam meyelesaiakan perselisihan internal partai berbeda karena sebagian belum memiliki Mahkmah Partai dan tata beracara Mahkamah Partai. Baik dalam bentuk mekanisme sidang dan tahapan-tahapan sidang selama beberapa periode. Hal ini diakibatkan belum adanya kewenangan atau kewajiban khusus bagi setiap Partai Politik memiliki Mahkamah Partai dan beracara Mahkamah Partai dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dengan demikian, muncul gagasan-gagasan mengenai reformulasi pengaturan tata beracara Mahkamah Partai Politk dalam penyelesaian perselisihan di internal partai politik yang sesuai dengan prinsip peradilan dan dapat di pertanggung jawabkan