Analisis Tata Kelola Anggaran terhadap Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan di Provinsi Riau (Studi Kasus 11 Kabupaten/Kota)
| Main Author: | Ramli, M |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2011
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/161146/ |
Daftar Isi:
- Pengelolaan anggaran perlu memperhatikan sektor-sektor prioritas (pendidikan, kesehatan dan program spesifik bagi `rakyat miskin`) agar pengaruhnya dapat dirasakan secara langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Provinsi Riau, meskipun pertumbuhan ekonomi relatif tinggi dan kesejahteraan masyarakat meningkat, namun proporsi pengeluaran terbesar di setiap kabupaten/kota masih pada belanja tidak langsung. Hal tersebut mengindikasikan bahwa alokasi anggaran yang telah disusun belum sepenuhnya dipergunakan untuk meningkatkan perekonomian daerah. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh tata kelola anggaran, khususnya pengeluaran sektor publik (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur) terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan memahami dan menganalisis tentang: 1) pengaruh pengeluaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap pembangunan ekonomi, 2) pengaruh pembangunan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, dan 3) pengaruh pengeluaran pendidikan, kesehatan, dan Infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis SEM PLS dan menggunakan data panel sebelas kabupaten/kota di provinsi Riau tahun 2007-2010. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pengeluaran pendidikan dan infrastruktur berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel pembangunan ekonomi dan kesejahteraan mayarakat, yang menunjukan bahwa kedua sektor tersebut tidak efisien namun efektif dalam mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; (2) pembangunan ekonomi daerah berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, jika tata kelola APBD di Riau semakin ditingkatkan kearah efisiensi dan efektivitas, maka diperkirakan akan menghasilkan multiplier efek peningkatan pembangunan ekonomi kabupaten/kota dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, hasil uji dengan Partial Least Square menunjukkan bahwa pengeluaran kesehatan di kabupaten/kota Provinsi Riau tidak berpengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, yang berarti sektor tersebut tidak efisien dan tidak efektif dalam mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, implikasinya ke depan adalah bahwa pemerintah Provinsi Riau perlu memperhatikan tata kelola anggaran di kabupaten/kota dan peningkatan pengeluaran kesehatan dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitasnya sehingga dapat mendorong peningkatan pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.