Model Pengembangan Infrastruktur Jalan di Provinsi Papua
Main Author: | Panjaitan, Maruasas |
---|---|
Format: | Thesis NonPeerReviewed |
Terbitan: |
, 2012
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/161055/ |
Daftar Isi:
- Studi ini secara umum bertujuan untuk mencari penjelasan mengenai kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Papua di masa mendatang. Adapun secara khusus tujuannya adalah menetapkan prioritas-prioritas pembangunan ruas jalan strategis di Provinsi Papua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan investasi infrastruktur jalan dan memproyeksikan besarnya nilai investasi pembangunan jalan yang dibutuhkan di masa mendatang, serta menetapkan skema pembiayaan yang paling baik untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan ( financing gap ) pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Papua pada masa yang akan datang. Untuk mencapai semua tujuan tersebut digunakan seperangkat alat analisis yaitu AHP (Analytical Hierarchy Process), model ekonometrik panel data dan matrik tipologi sumber pembiayaan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Papua masih sangat kurang, tidak memadai dan menyebar tidak merata di setiap wilayah yang menyebabkan masih banyak terdapat daerah-daerah yang terbelakang, miskin dan terisolasi. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang tepat dan baik maka ancaman terjadinya konflik vertikal dan horisontal dalam masyarakat Papua akan semakin besar yang pada akhirnya dapat meningkatkan gejolak disintegrasi bangsa yang lebih luas di masa mendatang. Untuk itu penanganan infrastruktur pembangunan jalan di Provinsi Papua harus melibatkan seluruh stakeholder , terpadu, koordinatif, bersinergi dan berkelanjutan baik dari sisi pembiayaan maupun program. Berdasarkan perbandingan kepentingan menggunakan metode AHP, model estimasi kebutuhan investasi jalan dan matriks tipologi diperoleh beberapa keputusan penting mengenai kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Papua untuk masa mendatang yaitu (1) pembangunan ruas jalan strategis di Provinsi Papua lebih diprioritaskan kepada tujuan untuk membuka keterisolasian wilayah dan mengurangi tingkat kemiskinan wilayah, (2) ruas jalan strategis Jayapura-Wamena-Mulia menjadi prioritas utama yang dipercepat penyelesaian pembangunannya yang disinergikan dengan pembangunan interkoneksi jalan kampung di sepanjang ruas jalan tersebut, (3) kebutuhan infrastruktur jalan di Provinsi Papua lebih besar dipengaruhi oleh perkembangan sektor pertanian dan pertambahan jumlah penduduk, (4) selama tahun 2010-2014 mendatang di perkirakan Provinsi Papua mengalami kekurangan pembiayaan ( financing gap ) pembangunan infrastruktur jalan rata-rata sebesar 1.90 triliun rupiah per tahun, dan (5) skema pembiayaan yang paling baik dilaksanakan untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Papua adalah joint ventures yang dianggap lebih banyak mempunyai dampak positip dan sedikit memberi dampak negatif.