Perilaku Kuasa Eksekutif dan Legislatif dalam Proses Penyusunan Anggaran Pemerintahan Daerah: Perspektif Interaksionisme Simbolik (Studi Kasus di Pemerintah Kota Mayapada)
| Main Author: | Razak, A |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2011
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/160955/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan memahami perilaku kuasa eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan anggaran Pemerintahan Daerah Kota Mayapada. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode interaksionisme simbolik dalam paradigma interpretif. Penelitian dilakukan pada Pemerintah Kota Mayapada dan beberapa pejabat baik eksekutif maupun legislatif dijadikan sebagai informan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan yang terlibat dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran. Metode pengumpulan data tersebut, didukung dengan observasi dan dokumentasi. Perhelatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) era reformasi telah diklaim menggunakan pendekatan partisipatif, tetapi masyarakat hanya dijadikan objek partisipasi. Besaran partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tidak sinkron dengan alokasi anggaran untuk masyarakat. Akibatnya menimbulkan ketidakadilan dalam proses perencanaan. Dalam situasi seperti itu, terjadi tarik ulur kepentingan eksekutif dan legislatif, sehingga menyuburkan praktik-praktik yang bersifat koruptif, kolutif dan nepotisme (KKN) seperti negosiasi atau lobi dengan cara `main mata`. Untuk mengaburkan praktik yang sesungguhnya terjadi dengan membangun interaksi pencitraan yang manis di depan publik dengan bahasa-bahasa hipokrit. Kekaburan inilah yang ditafsirkan oleh informan dengan istilah katarak. Fakta sosial yang tergambarkan pada fenomena sebagaimana diuraikan di atas merupakan perilaku kuasa eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan anggaran Pemerintahan daerah.