Pengaruh Kapasitas Individu dalam Perspektif Islam dan Pengendalian Anggaran terhadap Kesenjangan Anggaran yang Dimediasi Kinerja Manajerial (Studi pada Eksekutif di Pemerintah Daerah Provinsi Riau)

Main Author: Rasuli, M
Format: Thesis NonPeerReviewed
Terbitan: , 2012
Subjects:
Online Access: http://repository.ub.ac.id/160954/
Daftar Isi:
  • Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan dan menjelaskan: pengaruh kapasitas individu manajer publik terhadap kesenjangan anggaran; pengaruh pengendalian anggaran terhadap kesenjangan anggaran; pengaruh kapasitas individu manajer publik terhadap kesenjangan anggaran yang dimediasi kinerja manajerial; dan pengaruh pengendalian anggaran terhadap kesenjangan anggaran yang dimediasi kinerja manajerial. Penelitian ini dilakukan terhadap manajer publik yang terdiri dari pejabat eselon II, III, dan IV di pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang terlibat langsung dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), termasuk yang menjadi tim anggaran eksekutif yang membahas secara intensif usulan anggaran yang dibuat dengan tim anggaran legislatif. Jumlah sampel yang dilibatkan adalah sebanyak 146 manajer publik. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode Structural Equation Modelling (SEM), dengan menggunakan software AMOS versi 16. Beberapa temuan penting penelitian ini adalah: Semakin baik kapasitas individu manajer publik pemerintahan daerah secara langsung tidak menurunkan kesenjangan anggaran di pemerintahan daerah, namun menurunkan kesenjangan anggaran melalui kinerja manajerial. Semakin ketat pengendalian anggaran daerah (semakin tinggi tekanan untuk mencapai target anggaran) justru meningkatkan terjadinya kesenjangan dalam anggaran pemerintahan daerah, namun menurunkan kesenjangan anggaran melalui kinerja manajerial. Kinerja manajerial memediasi kapasitas individu manajer publik dalam menurunkan kesenjangan anggaran di pemerintahan daerah Provinsi Riau, dan kinerja manajerial juga memediasi pengendalian anggaran dalam menurunkan kesenjangan anggaran di pemerintahan daerah Provinsi Riau.