Politik Hukum Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Pada Konstitusi
| Main Author: | Setyagama, Azis |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/160841/ |
Daftar Isi:
- Abstrak: Penelitian ini bertitik tolak dari asumsi dasar mengenai perlunya perubahan politik hukum terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung yang sekarang diberlakukan di Indonesia. Hal ini didasarkan pada fakta yang terjadi di tengah masyarakat bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung yang tengah berlaku selama 8 tahun ini banyak menimbulkan persoalan baru yang berdampak negatif terhadap perkembangan demokrasi di tingkat daerah atau lokal. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis secara mendalam tentang politik hukum apa yang cocok untuk Bangsa Indonesia yang bersifat kebhinnekaan dan multi kultur ini. Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif mengingat penelitian ini bersifat normatif, yaitu mengkaji dari sisi peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah yang diberlakukan di Indonesia. Di samping itu penulis juga menganalisa secara diskriptif tentang pendapat ahli maupun pendapat tokoh- tokoh masyarakat baik dari akademisi, praktisi, LSM, maupun lembaga-lembaga/organisasi-organisasi pemerintah maupun non pemerintah mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung. Hasil penelitian hukum normatf ini ditemukan hal-hal sebagai berikut; 1. Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, perlu diformat ulang. 2. Sistem pemilihan kepala daerah yang cocok atau sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia adalah sistem pemilihan kepala daerah beragam/bervariasi. 3. Perlunya perubahan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung ke sistem pilkada beragam didasarkan pada kondisi bangsa Indonesia yang mempunyai keanekaragaman ditinjau dari sosial budaya, ekonomi, adat istiadat dan letak geografisnya.