Lembaga Penyelesaian Sengketa dan Penerapan Sanksi Adat Desa Pakraman di Bali dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional
| Main Author: | Resmini, Wayan |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/160817/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis (1) hakekat penjatuhan sanksi dalam masyarakat desa pakraman , (2) penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi adat dalam masyarakat desa pakraman , (3) perspektif kedudukan hukum lembaga penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi adat desa pakraman di Bali dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empirik dengan pendekatan socio-legal, perundang-undangan, analisis konsep hukum, sejarah hukum, perilaku. Lokasi penelitian dilaksanakan pada masyarakat desa pakraman Bali (Singaraja, Gianyar Klungkung). Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, dengan teknik analisis kwalitatif. Penelitian ini menggunakan teori keadilan restoratif, teori pluralisme hukum, teori efektivitas penerapan dan penegakan hukum. Hasil penelitian ini menyimpulkan (1) Hakekat penjatuhan sanksi yang diterapkan oleh desa pakraman di Bali adalah tetap menjaga keseimbangan kehidupan alam nyata ( sekala ), juga alam tidak nyata ( niskala ). (2) Penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi adat yang dipergunakan adalah lembaga internal dan eksternal. (3) Perspektif kedudukan hukum lembaga penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi adat desa pakraman di Bali dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Diakuinya lembaga tersebut akan lebih memberikan tempat terhormat kepada lembaga peradilan informal. Dimana keputusan yang diambil oleh peradilan informal akan sangat membantu mengurangi perkara yang masuk ke pengadilan. Atas dasar kesimpulan tersebut direkomendasikan pada para pembuat kebijakan agar lembaga peradilan informal diakui keberadaannya dalam pembaharuan hukum pidana nasional.