Kemandirian Ekonomi Desa melalui Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa
| Main Author: | Hardijono, Rachmat |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/160809/ |
Daftar Isi:
- Dalam proses pembangunan perdesaan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia akhir-akhir ini menyangkut pada pengurangan kemiskinan. Fokus persoalan kemiskinan antara lain mengkaitkannya dengan isu desentralisasi dan tata kelola air bersih dalam kelembagaan ekonomi perdesaan. Pada tataran kemandirian ekonomi desa, maka lembaga ekonomi desa merupakan alternatif pilihan yang rasional dan unik, termasuk fenomena Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pengelola air minum. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kelembagaan BUMDes dalam persoalan utama yaitu: (1) tata kelola BUMDes sebagai pelaku atau organisasi ekonomi; (2) bentuk interaksi BUMDes dengan masyarakat dan lembaga ekonomi lainnya yang ada di desa; (3) desain aturan main termasuk mekanisme penegakannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode fenomenologi pandangan Weber, dengan lokus wilayah sub-urban di Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Desa Ketindan, dan Wonorejo, Lawang, Desa Gondowangi, Wagir karena telah membentuk BUMDes pengelola air bersih. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa: (1) Pilihan orientasi lembaga BUMDes ternyata lebih mengedepankan upaya maksimalisasi kegunaan air untuk kesejahteraan warga desa, dari pada maksimalisasi keuntungan untuk peningkatan pendapatan asli desa. Meskipun dalam desain struktur organisasinya terpisah dengan lembaga Pemerintah Desanya, namun masih dipengaruhi dan dikendalikan Pemerintahan Desa. Dari sisi fungsi, ternyata BUMDes terikat dengan kelembagaan masyarakat desa dengan mengedepankan kekuatan modal sosial terutama dimensi kepercayaan, dan kesabaran antar warga; (2) Interaksi lembaga BUMDes dengan lembaga ekonomi lain didasarkan pada pertentangan secara rasional antar individu atau kelompok untuk berusaha memacu keuntungan ekonomi, kemudian berakibat pada munculnya hambatan sosial. Implikasi terhadap pihak lain yang berinteraksi dengan BUMDes, akhirnya berhadapan dengan tingkat kekuatan kelembagaan desa; (3) Aturan main BUMDes memang didesain sebagai entitas privat dari pada entitas publik level desa. Meskipun kepemilikan mayoritasnya adalah pemerintah desa, namun pengelolanya adalah masyarakat desa sendiri. Implementasi pengelolaan BUMDes didasarkan pada perspektif, preferensi, dan komoditas yang dihasilkan sesuai potensi desanya.