Implikasi Desentralisasi Fiskal dan Good Governance di Bidang Tata Kelola Anggaran terhadap Kapasitas Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Kabupaten/Kota di Bali)
| Main Author: | Purbadharmaja, IdaBagusPutu |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2011
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/160772/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk meneliti, menguji, dan menganilisis secara empiris: (1) Pengaruh desentralisasi terhadap tata kelola anggaran, alokasi anggaran, kapasitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. (2) Pengaruh tata kelola anggaran terhadap alokasi anggaran, kapasitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. (3) Pengaruh alokasi anggaran terhadap kapasitas ekonomi. (4) Pengaruh kapasitas ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan melengkapi khasanah ilmu pengetahuan di bidang ekonomi regional, terutama teori desentralisasi fiskal dan secara praktis diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal di daerah, sehingga dapat bermanfaat bagi para akademisi dan pemerintah. Penelitian ini dilakukan pada delapan kabupaten dan satu kota di Provinsi Bali. Fokus penelitian ini adalah implikasi desentralisasi fiskal yang dikaitkan dengan tata kelola anggaran, alokasi anggaran, kapasitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Periode pengamatan tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. Data sekunder dengan total observasi 45 dianalisis menggunakan Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran serta merta menjadi efisien dan akuntabel. Keberhasilan desentralisasi fiskal tidak semata terletak pada kuantitas anggaran daerah, namun juga kepada kualitas pengelolaan anggaran. Tata kelola anggaran yang akuntabel merupakan basic rule untuk menstimulus peningkatan kapasitas ekonomi daerah, serta dapat menghindari praktek pelaksanaan anggaran yang tidak baik dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Alokasi anggaran untuk pelayanan publik dan infrastruktur menunjukkan arah positif, dan peran DAU untuk proporsi anggaran belanja bidang administrasi pemerintahan tinggi. Peningkatan kapasitas ekonomi berperan untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Implikasi dari penelitian ini adalah kebijakan desentralisasi fiskal bersifat komprehensif , bukan sebagai kebijakan yang berdampak langsung/ direct impact terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun peningkatan kualitas tata kelola anggaran di daerah. Keberhasilan desentralisasi fiskal memerlukan adanya tranfser of knowledge/skills berupa keahlian atau pengetahuan dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal. Pada pelaksanaan desentralisasi fiskal peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui peningkatan kapasitas ekonomi daerah dan penerapan unsur good governance sebagai suatu necessary condition pada pengelolaan anggaran yang berkualitas.