Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Timur
| Main Author: | Priono, Hero |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2011
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/160766/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan pertama, menganalisis pengaruh kompetensi aparatur, pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, dan pengawasan internal terhadap pengelolaan keuangan daerah; kedua, menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pelayanan publik pemerintah daerah; ketiga, menganalisis pengaruh kompetensi aparatur, pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, dan pengawasan internal terhadap kinerja pelayanan publik pemerintah daerah secara langsung dan tidak langsung melalui pengelolaan keuangan daerah; keempat, menganalisis perbedaan kinerja antara pemerintah daerah yang memiliki PDRB tinggi, sedang, dan rendah. Populasi penelitian meliputi seluruh SKPD yang ada di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur yang berjumlah 1067 SKPD, sedangkan sampel penelitian ini berjumlah 162 SKPD. Data penelitian adalah data primer yang dikumpulkan dari kuesioner yang dikirim ke SKPD yang menjadi sampel. Pengelompokan populasi didasarkan pada PDRB yang dimiliki daerah sampel. Analisis data dilakukan dengan menggunakan path analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) kompetensi aparatur dan pemahaman SAKD tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah, sementara pengawasan internal berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah; (2) pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik pemerintah daerah; (3) kompetensi aparatur dan pemahaman SAKD berpengaruh langsung terhadap kinerja pelayanan publik pemerintah daerah, namun tidak berpengaruh secara langsung melalui pengelolaan keuangan daerah, sedangkan pengawasan internal berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik pemerintah daerah baik langsung maupun tidak langsung melalui pengelolaan keuangan daerah.