Pengembangan Kawasan Agropolitan Dalam Perspektif Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Pada Kawasan Agropolitan Poncokusumo Kabupaten Malang
| Main Author: | Masruri, Subhan |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/160275/ |
Daftar Isi:
- Latar belakang penelitian ini adalah kompleksitas permasalahan di sektor publik menimbulkan kebutuhan adanya perencanaan dan implementasinya yang bersifat integratif melibatkan sinergi satuan kerja perangkat daerah sekaligus mampu memaksimalkan partisipasi masyarakat sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. Dalam perspektif perencanaan partisipatif, keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kawasan agropolitan sangat penting untuk mendukung pemanfaatan potensi sumberdaya produktif yang dimiliki serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Penulisan tesis berjudul “Pengembangan Kawasan Agropolitan Dalam Perspektif Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi pada Kawasan Agropolitan Poncokusumo Kabupaten Malang)” merupakan studi dengan kajian khusus terhadap partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi pengembangan kawasan agropolitan Poncokusumo. Rumusan masalah dalam penelitian ini : Bagaimanakah Rencana Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Poncokusumo di Kabupaten Malang, baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang?; Bagaimanakah kesesuaian implementasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Poncokusumo di Kabupaten Malang dengan dokumen rencana Pengembangan Kawasan Agropolitan Poncokusumo?; Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Poncokusumo?. Tujuan penelitian ini : Untuk menjelaskan rencana pengembangan kawasan Agropolitan Poncokusumo di Kabupaten Malang baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang; Untuk menganalisis kesesuaian antara implementasi program pengembangan kawasan Agropolitan Poncokusumo di Kabupaten Malang selama kurun waktu 2008 - 2012 dengan dokumen rencananya; Untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Poncokusumo. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tekhnik pengumpulan data dari wawancara, observasi dan studi dokumen serta mempergunakan analisa data kualitatif model interaktif (Miles dan Hubermas, 2009). Hasil temuan dilapangan menunjukan bahwa masih terdapat kekurangan dalam implementasi berbagai kegiatan satuan kerja, baik berupa pelatihan maupun bantuan alat produksi. Hal yang kemudian perlu diperbaiki adalah kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam mengoptimalkan manfaat dari pelaksaaan kegiatan tersebut. Kegiatan harus berkesinambungan atas dasar usulan masyarakat sehingga diharapkan mampu menimbulkan manfaat yang luas dan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Dari berbagai aspek partisipasi masyarakat yang terjadi, bila dianalisa berdasarkan teori Arnstein tentang partisipasi masyarakat, maka kondisi partisipasi masyarakat dalam Pengembangan kawasan agropolitan masih berada pada posisi “derajat tanda partisipasi” (tokenism). Dalam pengembangan kawasan agropolitan Poncokusumo, proses perencanaan dan implementasi program dan kegiatan masih belum mengakomodasi partisipasi masyarakat secara optimal. Hal ini ditunjukkan kurangnya dengan akses masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi program tersebut. Selama ini masyarakat Poncokusumo melalui kelompok tani yang ada hanya diberikan kesempatan mengajukan proposal kegiatan/bantuan tanpa ada pola pengembangan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat berupa komunikasi yang berkelanjutan untuk mengembangkan interactive participation yaitu partisipasi dengan komunikasi dua arah yang mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak. Hal tersebut menyebabkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam implementasi kegiatan menjadi kurang optimal. Ini didukung oleh fakta adanya beberapa bantuan alat produksi dan pelatihan yang tidak bermanfaat sebagaimana seharusnya. Selain menimbulkan pertanyaan tentang kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat penerima bantuan juga mendorong kesimpulan bahwa partisipasi yang ada masih bersifat semu.