Kajian Efektivitas Perencanaan Pembangunan Kehutanan dalam Perspektif Perencanaan Strategis (Studi pada Dinas Kehutanan Kabupaten Malang)
| Main Author: | Marini, Agustiningtyas |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/158958/ |
Daftar Isi:
- T /ujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan aspekaspek yang berhubungan dengan (1) p erencanaan pembangunan kehutanan, (2) partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan kehutanan, dan (3) efektivitas perencanaan pembangunan kehutanan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Malang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. /Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan informan, observasi dan penelusuran dokumen. A nalisa data dalam penelitan ini menggunakan model analisis yang terdiri dari tiga komponen, yakni: reduksi data, display data, menarik kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, perencanaan pembangunan kehutanan didominasi oleh pendekatan teknokratik yang bersifat top down . Meskipun perumusan dan penetapan v /isi dan misi organisasi /Dinas Kehutanan telah diselaraskan dengan visi dan misi bupati terpilih, n amun di dalam prosesnya belum melibatkan semua stakeholder internal secara optimal. Rumusan visi belum memunculkan visi internal organisasi, sementara rumusan misi hanya mengandung maksud organisasi dan belum mencantumkan bisnis dan nilai-nilai organisasi. Ditemukan bahwa faktor pendukung dalam perencanaan pembangunan kehutanan adalah kondisi geografis, adanya tenaga lapangan/penyuluh kehutanan dan adanya kelompok tani. Sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan data dan keterbatasan jumlah tenaga lapangan. Kedua, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan kehutanan masih rendah. Ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain belum ada keterlibatan kelompok tani ataupun unsur kehutanan dalam pelaksanaan musrenbangdes, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program/kegiatan pembangunan kehutanan serta penggunaan lahan oleh masyarakat belum berorientasi pada jenis tanaman kayu-kayuan dan produktif. Ketiga, perencanaan pembangunan kehutanan belum efektif karena belum ada keselarasan antara pendekatan top down dengan bottom up . Selain proses perencanaan lebih didominasi dengan pendekatan tehnokratik- top down , juga terdapat perencanaan yang tidak melalui mekanisme musrenbang. Rekomendasi penelitian ini adalah perencanaan pembangunan kehutanan yang didominasi pendekatan teknokratik top down perlu diimbangi dengan pendekatan bottom up . Hal ini dapat dilakukan melalui upaya-upaya pendekatan yang lebih intensif kepada masyarakat sehingga mampu menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Dalam penyusunan dokumennya, perlu memperjelas visi misi organisasi, di mana visi yang lebih jelas memuat baik aspek internal maupun eksternal organisasi, dan misinya mengandung maksud yang lebih jelas atas bisnis dan nilai-nilai organisasi. Untuk meminimalisasi faktor penghambat perlu bekerjasama dengan stakeholder, khususnya terkait dengan upaya revitalisasi tenaga penyuluh kehutanan serta mendorong tumbuhnya PKSM (Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat ditingkatkan dengan melibatkan kelompok tani dan unsur kehutanan pada saat musrenbangdes. Selain itu juga dengan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program/kegiatan pembangunan, serta diperlukan inovasi program/kegiatan pembangunan kehutanan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan jangka waktu tidak terlalu panjang. P erencanaan pembangunan kehutanan akan lebih efektif apabila ada keselarasan pendekatan teknokratik top down dan bottom up. Pendekatan teknokratik top down mengacu pada dokumen RPRL (Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan), sementara pendekatan bottom up mengakomodasi usulan dari masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme musrenbang. Perumusan visi misi seharusnya didahului dengan pemahaman yang baik dari stakeholder internal Rumusan visi hendaknya diperjelas dengan memuat visi eksternal dan visi internal organisasi. Rumusan misi hendaknya mengandung maksud, bisnis dan nilai-nilai organisasi. E fektivitas perencanaan pembangunan kehutanan akan meningkat apabila memperhatikan juga aspek prosedural dan substantifnya. Selain itu, perencanaan pembangunan kehutanan perlu memperhatikan dimensi tujuan, sistem dan kinerjanya. Perlu komitmen yang kuat dari stakeholder internal organisasi baik kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi maupun seluruh staf Dinas Kehutanan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan kehutanan yang lebih efektif.