Pelaksanaan Koordinasi Manfaat Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Dengan Penyelenggara Asuransi Kesehatan Komersial (Studi Di Bpjs Kesehatan Kantor Cabang Utama Malang)
| Main Author: | Sinurat, Henry Dasdo Prawira |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/1586/1/BAGIAN%20DEPAN.pdf http://repository.ub.ac.id/1586/2/BAB%201.pdf http://repository.ub.ac.id/1586/3/BAB%202.pdf http://repository.ub.ac.id/1586/4/BAB%203.pdf http://repository.ub.ac.id/1586/5/BAB%204.pdf http://repository.ub.ac.id/1586/6/BAB%205.pdf http://repository.ub.ac.id/1586/7/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf http://repository.ub.ac.id/1586/ |
Daftar Isi:
- Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai pelaksanaan koordinasi manfaat antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Penyelenggara Asuransi Kesehatan Komersial di Kota Malang dimana dalam pelaksanaanya terdapat perbedaan dengan yang diatur dalam peraturan yang bersifat publik yaitu peraturan BPJS Kesehatan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Koordinasi Manfaat. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana pelaksanaan koordinasi manfaat antara BPJS Kesehatan KCU Malang dengan penyelenggara asuransi komersial di Kota Malang ? (2) Bagaimana kendala dan upaya yang dilakukan oleh BPJS KCU Malang dalam pelaksanaan koordinasi manfaat di Kota Malang? Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ialah BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Malang dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan sampel dari BPJS Kesehatan KCU Malang, Rumah Sakit Lavalette dan Unisma serta 1 (satu) peserta koordinasi manfaat dengan 3 (tiga) teknik sampling yang berbeda. Dari hasil penelitian, pelaksanaan kedudukan BPJS Kesehatan sebagai penjamin pertama yang dapat berubah di rumah sakit Unisma, pemungutan premi dan iuran yang masih terpisah, proses klaim dari rumah sakit di seluruh kota Malang kepada BPJS Kesehatan yang masih belum sepenuhnya online, dan belum terealisasinya secara penuh kartu identitas bersama serta pelaksanaan yang berbeda dipengaruhi oleh kebijakan masing-masing fasilitas kesehatan di kota Malang khususnya rumah sakit Lavalette dan rumah sakit Unisma. Kendala pada substansi berupa kepesertaan yang bersifat wajib, konsep yang berbeda antara managed care yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan sebagai asuransi sosial dengan indemnity yang dimiliki oleh asuransi kesehatan komersial dan perbedaan ketentuan jumlah jenis penyakit yang ditanggung. Pada bagian struktur ialah belum siapnya sumber daya manusia pada BPJS Kesehatan KCU Malang sebagai penegak hukum dalam pelaksanaan koordinasi manfaat. Kendala pada kultur berupa perbedaan penafsiran pada Rumah Sakit Lavalette dan Unisma.Berbagai kendala dianalisa berdasarkan teori penegakan hukum oleh Lawrence M. Friedman yang pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan koordinasi manfaat di kota Malang belum dapat terlaksana dengan baik.