Tampilan Petugas: Implementasi Reformasi Birokrasi Polri Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat Dalam Menangani Unjuk Rasa (Studi Pada Polrestabes Surabaya)

Implementasi Reformasi Birokrasi Polri Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat Dalam Menangani Unjuk Rasa (Studi Pada Polrestabes Surabaya)

Main Author:	Sadikin, MakhsunHadi
Format:	Thesis NonPeerReviewed
Terbitan:	, 2013
Subjects:	363.2 Police services
Online Access:	http://repository.ub.ac.id/157184/

ctrlnum	157184
fullrecord	<?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>http://repository.ub.ac.id/157184/</relation><title>Implementasi Reformasi Birokrasi Polri Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat Dalam Menangani Unjuk Rasa (Studi Pada Polrestabes Surabaya).</title><creator>Sadikin, MakhsunHadi</creator><subject>363.2 Police services</subject><description> Implementasi reformasi birokrasi Polri untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam menangani unjuk rasa harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Seiring tuntutan masyarakat agar Polri lebih profesional dalam melaksanakan tugas memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam penanganan unjuk rasa. Surabaya sebagai kota metropolitan merupakan tempat atau sasaran unjuk rasa yang datang dari berbagai kota di Jawa Timur, sehingga potensi ancaman gangguan kamtibmas akibat unjuk rasa harus dikelola dan ditangani dengan baik tanpa menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat. dalam bentuk gangguan yang perlu mendapat perhatian serius dari Polrestabes Surabaya. Pelayanan publik yang berkualitas dalam penanganan unjuk rasa menjadi salah satu dimensi yang strategis dalam menilai keberhasilan pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan penanganan unjuk rasa di Polrestabes Surabaya. Pelayanan penanganan unjuk rasa yang baik sangat penting untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat kepada Polrestabes Surabaya, dengan indikasi tidak ada komplain dari masyarakat dan unjuk rasa berlangsung aman dan tertib tanpa disertai tindakan sewenang-wenang dan kekerasan dari petugas kepolisian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis : Pertama : upaya implementasi reformasi birokrasi Polri di Polrestabes Surabaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam menangani unjuk rasa, Kedua : faktor-faktor yang mendukung dan menghambat upaya implementasi reformasi birokrasi Polri untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam menangani unjuk rasa di Polrestabes Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan implementasi reformasi birokrasi Polri sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam menangani unjuk rasa oleh Polrestabes Surabaya. Hal ini disesuaikan dengan permasalahan yang muncul, tujuan dan fokus penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Polrestabes Surabaya dalam implementasi reformasi birokrasi Polri sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam menangani unjuk rasa dipengaruhi beberapa faktor, yaitu : Faktor-faktor yang mendukung antara lain :1. Relatif tingginya kondisi fisik, mental dan motivasi sumber daya manusia. 2. Pelatihan yang intensif tentang penanggulangan unjuk rasa dan penguasaan undang-undang serta peraturan yang berkaitan dengan unjuk rasa. 3. Kegiatan FGD yang diprakarsai Kapolrestabes Surabaya dengan melibatkan walikota Surabaya, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Ormas. 4. Konsep Rayonisasi Polsek, 5. Koordinasi dengan instansi terkait berjalan baik. Faktor Penghambat antara lain : a. Jumlah personel Dalmas masih kurang, b. x perlengkapan Dalmas masih kurang, c. Pengunjuk rasa memberikan surat pemberitahuan unjuk rasa secara mendadak. Polrestabes Surabaya menerapkan strategi, dengan cara melakukan kegiatan pertemuan formal (FGD) dan informal yang dilakukan oleh para kepala satuan antara lain : Sat Intelkam, Satreskrim, SatBinmas, dan Satlantas dengan para pimpinan ormas, LSM dan korlap pengunjuk rasa untuk memfasilitasi dan mencarikan solusi permasalahan yang dihadapi. Polrestabes Surabaya cukup berhasil dan memuaskan masyarakat karena dalam memberikan pelayanan pengamanan unjuk rasa diwilayah hukum Polrestabes Surabaya tidak ada komplain dari masyarakat terhadap petugas Kepolisian dan unjuk rasa berjalan aman, tertib, tidak ada tindakan anarkis sehingga pengunjuk rasa dapat menyampaikan aspirasi tanpa ada rintangan dan tekanan. Dari hasil penelitian tersebut peneliti merekomendasikan antara lain pertama, peningkatan sumber daya manusia dengan pelatihan-pelatihan dan untuk penyegaran diperlukan pergantian anggota Dalmas yang bertugas lebih dari tiga tahun diganti dengan anggota yang baru secara bertahap, kedua segera menambah perlengkapan dan peralatan Dalmas yang masih kurang antara lain : jas hujan, baju anti riot, barier, mobil APC, dan mobil publik address, serta mengganti perlengkapan lama dengan yang baru, sesuai standar untuk keamanan petugas. Kata kunci : Implementasi, reformasi, birokrasi, polisi, pelayanan, masyarakat unjuk rasa. </description><date>2013-01-28</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><identifier> Sadikin, MakhsunHadi (2013) Implementasi Reformasi Birokrasi Polri Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat Dalam Menangani Unjuk Rasa (Studi Pada Polrestabes Surabaya). Magister thesis, Universitas Brawijaya. </identifier><relation>TES/363.2/SAD/i/2013/041507948</relation><recordID>157184</recordID></dc>
format	Thesis:Thesis Thesis PeerReview:NonPeerReviewed PeerReview
author	Sadikin, MakhsunHadi
title	Implementasi Reformasi Birokrasi Polri Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat Dalam Menangani Unjuk Rasa (Studi Pada Polrestabes Surabaya)
publishDate	2013
topic	363.2 Police services
url	http://repository.ub.ac.id/157184/
contents	Implementasi reformasi birokrasi Polri untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam menangani unjuk rasa harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Seiring tuntutan masyarakat agar Polri lebih profesional dalam melaksanakan tugas memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam penanganan unjuk rasa. Surabaya sebagai kota metropolitan merupakan tempat atau sasaran unjuk rasa yang datang dari berbagai kota di Jawa Timur, sehingga potensi ancaman gangguan kamtibmas akibat unjuk rasa harus dikelola dan ditangani dengan baik tanpa menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat. dalam bentuk gangguan yang perlu mendapat perhatian serius dari Polrestabes Surabaya. Pelayanan publik yang berkualitas dalam penanganan unjuk rasa menjadi salah satu dimensi yang strategis dalam menilai keberhasilan pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan penanganan unjuk rasa di Polrestabes Surabaya. Pelayanan penanganan unjuk rasa yang baik sangat penting untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat kepada Polrestabes Surabaya, dengan indikasi tidak ada komplain dari masyarakat dan unjuk rasa berlangsung aman dan tertib tanpa disertai tindakan sewenang-wenang dan kekerasan dari petugas kepolisian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis : Pertama : upaya implementasi reformasi birokrasi Polri di Polrestabes Surabaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam menangani unjuk rasa, Kedua : faktor-faktor yang mendukung dan menghambat upaya implementasi reformasi birokrasi Polri untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam menangani unjuk rasa di Polrestabes Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan implementasi reformasi birokrasi Polri sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam menangani unjuk rasa oleh Polrestabes Surabaya. Hal ini disesuaikan dengan permasalahan yang muncul, tujuan dan fokus penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Polrestabes Surabaya dalam implementasi reformasi birokrasi Polri sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam menangani unjuk rasa dipengaruhi beberapa faktor, yaitu : Faktor-faktor yang mendukung antara lain :1. Relatif tingginya kondisi fisik, mental dan motivasi sumber daya manusia. 2. Pelatihan yang intensif tentang penanggulangan unjuk rasa dan penguasaan undang-undang serta peraturan yang berkaitan dengan unjuk rasa. 3. Kegiatan FGD yang diprakarsai Kapolrestabes Surabaya dengan melibatkan walikota Surabaya, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Ormas. 4. Konsep Rayonisasi Polsek, 5. Koordinasi dengan instansi terkait berjalan baik. Faktor Penghambat antara lain : a. Jumlah personel Dalmas masih kurang, b. x perlengkapan Dalmas masih kurang, c. Pengunjuk rasa memberikan surat pemberitahuan unjuk rasa secara mendadak. Polrestabes Surabaya menerapkan strategi, dengan cara melakukan kegiatan pertemuan formal (FGD) dan informal yang dilakukan oleh para kepala satuan antara lain : Sat Intelkam, Satreskrim, SatBinmas, dan Satlantas dengan para pimpinan ormas, LSM dan korlap pengunjuk rasa untuk memfasilitasi dan mencarikan solusi permasalahan yang dihadapi. Polrestabes Surabaya cukup berhasil dan memuaskan masyarakat karena dalam memberikan pelayanan pengamanan unjuk rasa diwilayah hukum Polrestabes Surabaya tidak ada komplain dari masyarakat terhadap petugas Kepolisian dan unjuk rasa berjalan aman, tertib, tidak ada tindakan anarkis sehingga pengunjuk rasa dapat menyampaikan aspirasi tanpa ada rintangan dan tekanan. Dari hasil penelitian tersebut peneliti merekomendasikan antara lain pertama, peningkatan sumber daya manusia dengan pelatihan-pelatihan dan untuk penyegaran diperlukan pergantian anggota Dalmas yang bertugas lebih dari tiga tahun diganti dengan anggota yang baru secara bertahap, kedua segera menambah perlengkapan dan peralatan Dalmas yang masih kurang antara lain : jas hujan, baju anti riot, barier, mobil APC, dan mobil publik address, serta mengganti perlengkapan lama dengan yang baru, sesuai standar untuk keamanan petugas. Kata kunci : Implementasi, reformasi, birokrasi, polisi, pelayanan, masyarakat unjuk rasa.
id	IOS4666.157184
institution	Universitas Brawijaya
affiliation	mill.onesearch.id fkp2tn.onesearch.id
institution_id	30
institution_type	library:university library
library	Perpustakaan Universitas Brawijaya
library_id	480
collection	Repository Universitas Brawijaya
repository_id	4666
subject_area	Indonesian Language Collection/Kumpulan Karya Umum dalam Bahasa Indonesia*
city	MALANG
province	JAWA TIMUR
shared_to_ipusnas_str	1
repoId	IOS4666
first_indexed	2021-10-28T05:05:15Z
last_indexed	2021-10-28T07:42:54Z
recordtype	dc
_version_	1751453808608673792
score	17.538404

Implementasi Reformasi Birokrasi Polri Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat Dalam Menangani Unjuk Rasa (Studi Pada Polrestabes Surabaya)

Lihat Juga