Inovasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan (Studi pada Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sragen
| Main Author: | Widodo, WisnuPrabowoYuni |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/157153/ |
Daftar Isi:
- Berjalannya program-program penanggulangan kemiskinan di daerah masih belum optimal yang ditandai dengan dua permasalahan, pertama: rendahnya kualitas pelayanan terhadap penduduk miskin yang ditandai dengan prosedur yang rumit dan ditangani oleh banyak satuan kerja; dan yang kedua: belum adanya standar verifikasi data penduduk miskin sehingga penyaluran bantuan kepada penduduk miskin tidak tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis: (1) inovasi perencanaan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen; serta (2) kendala-kendala yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) Kabupaten Sragen dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa inovasi perencanaan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sragen melalui UPTPK dilaksanakan dengan dua cara, yaitu: (1) Meluncurkan program-program inovatif berupa program pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi, dan pembentukan UPTPK di 20 kecamatan. Sisi inovatifnya adalah penyederhanaan pelayanan yang sebelumnya ditangani oleh berbagai satuan kerja, kini diintegrasikan ke dalam pelayanan satu atap. Program-program tersebut masih menggunakan strategi pengurangan pengeluaran kebutuhan dasar keluarga miskin di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial ekonomi, sehingga belum menyentuh aspek pemberdayaan keluarga miskin. Fungsi UPTPK masih terbatas dalam pelayanan, karena penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjwabanan kegiatan masih berada di satuan kerja; serta (2) Melakukan verifikasi data keluarga miskin Kabupaten Sragen secara terpadu satu pintu. Inovasi ini berjalan dengan baik karena dukungan bupati dengan dikeluarkannya beberapa peraturan bupati yang menguatkan fungsi UPTPK. Sisi inovatif program ini adalah tidak adanya duplikasi verifikasi data serta adanya obyektivitas dalam verifikasi. Selanjutnya UPTPK membuat perencanaan program validasi data keluarga miskin Kabupaten Sragen tahun 2014 melalui beberapa tahapan dengan prinsip partisipasi pemangku kepentingan. Program ini dilaksanakan atas dasar ditemukannya exclusion error dan inclusion error data by name by address hasil PPLS-BPS 2011. Kendala-kendala yang dihadapi UPTPK dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen adalah: (a) faktor kelembagaan, karena bentuknya masih UPT maka memiliki kelemahan dalam pengelolaan keuangan, lemahnya posisi tawar UPTPK terhadap satuan kerja pemilik program, serta dalam hal kepegawaian; (b) belum adanya tim survai khusus, sehingga terjadi tumpang tindih antara tugas pelayanan di kantor dan tugas survai; dan (c) faktor politis, yaitu minimnya dukungan DPRD terhadap inovasi UPTPK sebagai akibat dari perbedaan latar belakang politik bupati dan suara mayoritas kursi DPRD.