Evaluasi Kinerja Program Pengentasan Kemiskinan (Studi Program Anti Kemiskinan Bidang Pertanian di Kabupaten Tuban)
| Main Author: | Kurniawan, Soni |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/157142/ |
Daftar Isi:
- Program Anti Kemiskinan ( Anti Poverty Program ) Bidang Pertanian merupakan program penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagai penerima bantuan diberikan keleluasaan dalam penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan atas dasar kesepakatan dalam musyawarah mulai tahap perencanaan program sampai dengan pelestariannya. Konsep dasar program ini adalah pemberdayaan usaha ekonomi produkif Kelompok Masyarakat Miskin yang difasilitasi pendampingan dan Mitra Usaha sebagai penampung/pembeli hasil produksi dari Pokmas (Pasar). Pokmas mendapatkan bantuan yang bersifat hibah, selanjutnya menjadi aset Pokmas untuk dimanfaatkan oleh anggota dalam melaksanakan kegiatan usaha dan diwajibkan untuk melakukan perguliran dengan mekanisme sesuai dengan kesepakatan anggota. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Fokus penelitian adalah : (1). Pelaksanaan Program Anti Kemiskinan ( Anti Poverty Program ) Bidang Pertanian di Kabupaten Tuban, meliputi : pendekatan pelaksanaan program dan karakteristik kelompok sasaran (2). Evaluasi Kinerja Program Anti Kemiskinan ( Anti Poverty Program ) Bidang Pertanian di Kabupaten Tuban, terdiri dari indikator masukan ( input) , proses ( process ), keluaran ( output ) dan hasil ( outcome ). (3). Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Program Anti Kemiskinan ( Anti Poverty Program ) Bidang Pertanian di Kabupaten Tuban. Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan, bahwa Program Anti Kemiskinan ( Anti Poverty Program ) Bidang Pertanian secara signifikan belum mampu menurunkan jumlah penduduk miskin. Pada kinerja input yang menyangkut SDM Pokmas dan Tenaga Pendamping Pokmas masih kurang memadai. Rata-rata pendidikan anggota Pokmas sangat rendah dimana hampir 81,28 % sampai dengan lulusan SD dengan tingkat kepemilikan lahan pertanian sawah sebanyak 71,02 % kurang dari 0,5 hektar. Hal ini mengakibatkan usaha pertanian sampai saat ini masih banyak didominasi oleh usaha skala kecil dengan modal terbatas. Peran tenaga pendamping dalam mendampingi anggota Pokmas dinilai masih kurang maksimal, karena jumlah tenaga pendamping relatif terbatas apabila dibandingkan dengan jumlah anggota Pokmas yang harus didampingi. Dilihat dari indikator kinerja proses, tahapan yang masih kurang optimal dalam pelaksanaannya antara lain tahap perencanaan dan pelaksanaan. Tahap perencanaan berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) perencanaan, sedangkan tahap pelaksanaan program berkaitan dengan realisasi pencairan bantuan dan kurang aktifnya peran anggota Pokmas dalam melaksanakan tahapan kegiatan. Untuk realisasi bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian khususnya melalui APBD Provinsi Jawa Timur, seringkali tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan (pada saat awal musim tanam). Pada kinerja output dan outcome , secara umum sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran Pedoman Umum Program Anti Kemiskinan ( Anti Poverty Program ). Secara kualitas Program Anti Kemiskinan ( Anti Poverty Program ) Bidang Pertanian dapat menangani Gakin sebanyak 593 orang, meningkatkan pendapatan anggota Pokmas rata-rata sebesar 16,16 % dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 625 orang, akan tetapi belum berdampak pada pengentasan kemiskinan. Faktor pendukung pelaksanaan program antara lain adanya dukungan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam hal pendanaan, manajemen program yang cukup baik, adanya Tenaga Pendamping dan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Tingkat Kabupaten. Pokmas yang berhasil dalam pengelolaan Program Anti Kemiskinan ( Anti Poverty Program ) Bidang Pertanian yaitu Pokmas Sejahtera Mandiri dan Tunas Karya Desa Patihan. Peran aktif Pengurus dan anggota Pokmas dalam pelaksanaan, pengembangan serta penentuan besarnya jasa pengelolaan keuangan sebesar 10 % sangat menentukan dalam keberhasilan program ini. Sedangkan faktor penghambat antara lain rata-rata pendidikan anggota Pokmas sangat rendah dengan tingkat kepemilikan lahan pertanian sawah kurang dari 0,5 hektar, anggaran masih sangat terbatas, mekanisme pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur merupakan paket bantuan yang dilaksanakan oleh pihak ke- 3 (Rekanan) yang tidak sesuai dengan kebutuhan Pokmas, Mitra Usaha yang semestinya membantu membeli produk yang dihasilkan oleh Pokmas sesuai dengan harga pasar tidak berjalan sesuai dengan fungsinya serta lemahnya kelembagaan Pokmas.