Kewenangan Tni-Al Dalam Pelaksanaan Yurisdiksi Negara Terhadap Penjualan Bbm Oleh Kapal Berbendera Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
| Main Author: | Heryuda |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/157053/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini di latar belakangi oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut tidak memiliki kewenangan sebagai penyidik dalam tindak pidana penjualan bahan bakar minyak di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dari fenomena itu dapat dirumuskan permasalahan bagaimana pelaksanaan kewenangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam penegakan hukum di perairan yurisdiksi nasional sebagai pengaplikasian kedaulatan negara dilaut dihadapkan dengan perkembangan atau dinamika tindak pidana di zona ekonomi eksklusif Indonesia, dikaitkan dengan hukum internasional yang sudah diratifikasi oleh negara Indonesia. Serta upaya – upaya yang dapat dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut untuk mencegah atau menindak kejahatan tindak pidana penjualan bahan bakar minyak oleh kapal berbendera asing di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Penulisan tesis ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif untuk mengetahui atau menganalisa kewenangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut terhadap tindak pidana penjualan bahan bakar minyak oleh kapal berbendera asing di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Sehubungan dengan jenis penelitian ini hukum normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang – undangan, pendekatan konsep. Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, analisis menggunakan penafsiran hukum secara sistematis dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut tidak mempunyai kewenangan dalam mencegah tindak pidana penjualan bahan bakar minyak oleh kapal berbendera asing di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Sehingga diperlukan upaya – upaya oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan v Laut untuk menghadapi perkembangan dinamika tindak pidana di zona ekonomi eksklusif Indonesia.