Reformasi Birokrasi Pelayanan Perizinan Investasi sebagai Salah Satu Upaya dalam Meningkatkan Iklim Investasi di Provinsi Sumatera Barat (Suatu Studi tentang Reformasi Birokrasi Pelayanan Perizinan In
| Main Author: | Yulivestra, Malse |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/157046/ |
Daftar Isi:
- Kondisi birokrasi pelayanan perizinan penanaman modal di indonesia yang masih bermasalah mengharuskan pemerintah untuk melakukan langkah-langkah perubahan. Reformasi birokrasi pelayanan perizinan dibidang penanaman modal merupakan salah satu usaha yang penting dilakukan oleh pemerintah dalam menumbuh kembangkan iklim investasi di daerah. Dengan adanya pelayanan perizinan penanaman modal yang terpadu, berkualitas, dan memuaskan akan dapat meningkatkan investasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis: (1) Reformasi birokrasi pelayanan perizinan investasi di BKPMP Sumatera Barat: (2) Kualitas pelayanan perizinan investasi di BKPMP Sumatera Barat: (3) Peningkatan nilai realisasi investasi di BKPMP Sumatera Barat: (4) Dan Faktor-faktor pendukung dan penghambat didalam melakukan reformasi birokrasi pelayanan perizinan investasi di BKPMP Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber data berasal dari informan dan dokumen-dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif dengan cara mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data kemudian menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Reformasi birokrasi pelayanan perizinan pada BKPMP Sumatera Barat dilakukan dengan melakukan pembenahan dalam aspek kelembagaan dan sumber daya manusia. Pada aspek kelembagaan terjadinya perampingan struktur dan perubahan mekanisme pelayanan dengan menggunakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Sementara itu dalam aspek sumber daya manusia BKPMP melakukan pembenahan dalam manajemen dan pengembangan sumber daya manusia: (2) dengan dilakukannya reformasi birokrasi pelayanan di BKPMP Sumatera Barat ini maka kualitas pelayanan perizinan investasi yang diberikan meningkat: (3) dengan dilakukannya reformasi birokrasi pelayanan perizinan investasi di BKPMP Sumatera Barat ini juga mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah realisasi nilai investasi: (4) sementara faktor-faktor yang menjadi pendukung diantaranya adalah terdapatnya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat dan komitmen dan political will dari pimpinan daerah provinsi Sumatera barat, sementara itu faktor-penghambat dalam melakukan reformasi birokrasi ini adalah masih belum adanya pelimpahan kewenangan yang penuh dalam mengeluarkan izin sektor oleh SKPD terkait kepada BKPMP dan masih minimnya kerja sama antara pemerintahan daerah kabupaten dan kota dengan pemerintahan provinsi. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi tentang perlu adanya penyempurnaan kewenangan dalam pemberian pelayanan dan kerjasama yang harmonis antara pemerintahan ditingkat kabupaten dan kota dengan provinsi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.