Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Penghubung Antar Desa di Kabupaten Lamongan dan Dampak Sosial Ekonominya terhadap Masyarakat Perdesaan
| Main Author: | AlHakim, AriefFakhruddin |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/157041/ |
Daftar Isi:
- Jalan berperan penting dalam mendukung terselenggaranya aktivitas di berbagai bidang kehidupan. Berkaitan dengan peran penting tersebut, arah kebijakan penyelenggaraan jalan di Indonesia dilakukan dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan di pusat produksi dan jalan yang menghubungkan pusat produksi dengan daerah pemasaran, serta menjangkau daerah terpencil (PP No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan). Sebagai salah satu tindak lanjut di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Lamongan membuat kebijakan pembangunan infrastruktur jalan penghubung antar desa melalui Program Bantuan Hibah Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa. Namun, fenomena empiris menunjukkan masih dijumpai banyaknya jembatan dan ruas jalan poros desa yang kondisinya rusak parah, sehingga hal ini memunculkan tanda tanya besar terhadap proses implementasi program kebijakan dan juga terhadap dampak yang diberikan. Tesis ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan penghubung antar desa di Kabupaten Lamongan; (2) Mendeskripsikan dampak sosial-ekonomi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan penghubung antar desa terhadap masyarakat perdesaan di Kabupaten Lamongan. Penelitian ini dilakukan di Desa Jatirejo dan Desa Margoanyar yang merupakan sampel desa lokasi program, Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan, dan Kantor Kecamatan terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan analisis data model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Bantuan Hibah Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa di Kabupaten Lamongan berjalan lancar, namun belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai petunjuk pelaksanaan, yang pada akhirnya menyebabkan tidak optimalnya kualitas jalan yang dibangun. Penyebabnya antara lain: tidak optimalnya pelaksanaan tugas dan kewajiban organisasi pelaksana; ketidaksesuaian jalan yang dibangun dengan Gambar dan RAB yang ditetapkan; rendahnya kemampuan teknis konstruksi TPKD; tidak terjaminnya ketersediaan bahan bangunan; minimnya nilai anggaran program; terjadinya percepatan kerusakan jalan yang dibangun; dan tidak optimalnya pengawasan. Sedangkan dampak sosial ekonomi program ini, antara lain: (1) Dampak Sosial, yaitu terjadinya peningkatan aksesibilitas ke sarana pendidikan; peningkatan aksesibilitas ke sarana kesehatan; dan peningkatan hubungan kekerabatan, (2) Dampak Ekonomi, yaitu terjadinya peningkatan nilai tukar produksi desa; peningkatan kegiatan perdagangan di desa; dan peningkatan jenis mata pencaharian.