Kerjasama antara Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata
| Main Author: | Khitam, MuhammadChusnul |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/157036/ |
Daftar Isi:
- Pendistribusian kekuasaan dari pusat kepada daerah otonom (Desentralisasi) mengakibatkan daerah harus mandiri dalam semua urusan pemerintahannya termasuk urusan peningkatan kemampuan dalam masalah fiscal. Dalam Peningkatan kemampuan pendapatan daerah, pariwisata menjadi sebuah daya tarik tersendiri dimana perkembangan sektor pariwisata merupakan suatu hal yang harus dipertimbangkan secara logis dan realistis. Karena Pariwisata dapat dikategorikan kedalam kelompok industri terbesar dimana 8 persen ekspor barang dan jasa berasal dari sektor pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang terus digalakkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Hal ini disebabkan karena pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia khususnya sebagai penghasil devisa Negara dan daerah. Dalam mewujudkan pengembangan Pariwisata seringkali Pemerintah daerah mengalami kendala, salah satu terbesar kendalanya adalah masalah keuangan daerah yang kurang atau tidak mencukupi untuk melakukan pembangunan dan pengembangan padahal potensi pariwisata daerah itu sangat banyak. Kendala ini dapat dselesaikan jika pemerintah daerah mempunyai sebuah inovasi dalam mengembangkannya, salahsatunya adalah melakukan kerjasama dengan pihak swasta atau pihak ketiga. Konsep kerjasama dengan pihak swasta ini mengacu pada good governance yang mana diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan daerah khususnya. Tesis ini bertujuan untuk : 1) Mendiskripsikan bagaimana kerjasama yang dijalankan antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam mengembangkan wisata bahari Lamongan 2) Mendiskripsikan dan menganalisis hambatan-hambatan yang akan terjadi dalam pengembangan wisata bahari Lamongan. Penelitian ini dilakukan dikawasan Wisata Bahari Lamongan dimana Pihak Swasta di PT Wisata Bahari Lamongan sedangkan dipemerintah daerah di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif.Berdasarkan pada sifat data penelitian, maka pendekatan penelitian ini yang tepat adalah kualitatif dengan menggunakan analisis data model interaktif. Hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa model yang diterapkan dalam pengembangan Pariwisata ini adalah Model BOT (Build Operate and Transfer) dimana ada kesepakatan antara Pemerintah daerah dengan Pihak Swasta sesuai dengan perjanjian yang tertulis dalam perjanjian kerjasama nomor : 010 / SPJ- JTP / I / 2004. model ini swasta diperbolehkan untuk membangun fasilitas pelayanan publik sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pihak publik, fasilitas yang telah dibangun tersebut kemudian dioperasikan oleh pihak swasta dalam periode waktu tertentu sesuai dengan keputusan yang telah disepakati bersama, setelah periode waktu tersebut berakhir maka kepemilikan fasilitas tersebut dialihkan dari pihak swasta kepada pihak publik. Kepemilikan Wisata Bahari Lamongan pada Pihak swasta akan berakhir setelah 25 Tahun sesuai dengan perjanjian kerjasama. Dalam pelaksanaanya actor-actor yang melakukan kerjasama mempunyai peran dan fungsi masing-masing dimana Pemerintah daerah mempunyai peran sebagai regulator, Sedangkan fungsi swasta adalah sebagi investor dan masyarakat mempunyai peran operasional. Adapun beberapa hambatan yang ditemukan dalam proses kerjasama ini dimana infrastruktur jalan yang buruk serta keadaan masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai budaya leluhur yang religius dalam kehidupan mereka.