Implementasi Rencana Pembangunan Perikanan Berbasis Minapolitan di Kabupaten Banyumas
| Main Author: | Sumarsono |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2011
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/157031/ |
Daftar Isi:
- Implementasi rencana pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Banyumas telah berjalan selama dua tahun sejak dicanangkan pada tahun 2009 melalui program-program tahunan. Berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) kawasan minapolitan terdapat delapan rencana yang diturunkan menjadi program-program yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2009-2014. Namun demikian tidak semua program-program dalam pengembangan kawasan minapolitan akan dilaksanakan setiap tahun tetapi terdapat pemfokusan implementasi program dalam tahun-tahun tertentu saja, sehingga dapat menimbulkan ketidaksinkronan serta munculnya permasalahan dalam pelaksanaannya yang dapat menghambat pembangunan kawasan minapolitan secara keseluruhan. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui implementasi rencana program pada tahun pertama dan tahun kedua dari koordinasi dan kerjasama, sosialisasi dan proses pembelajaran; keterkaitan rencana program-program tahunan, implementasi program dan kebutuhan sasaran program dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Banyumas; serta implikasi dari implementasi rencana program pada tahun pertama dan tahun kedua terhadap program-program tahun berikutnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data berasal dari informan, peristiwa dan dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan analisis data secara interaktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Koordinasi dan kerjasama telah dilakukan, tetapi koordinasi dan kerjasama sangat kurang dan hanya sebatas mengugurkan kewajiban. Kendala utama dalam koordinasi dan kerjasama adalah pertama , adanya program kerja masing-masing instansi; kedua, alokasi anggaran untuk pendampingan program minapolitan yang berasal dari APBD II tidak ada; ketiga, kurang disiplinnya kepala dinas dalam menghadiri rapat koordinasi sehingga rapat sulit untuk mengambil keputusan; dan keempat berganti-gantinya personil yang menangani program minapolitan pada tiap SKPD. Sosialisasi pada implementasi program minapolitan sudah dilakukan, namun tetap muncul kesan bahwa program tersebut hanya keproyekan sesaat. Hal ini terjadi karena adanya proses lelang yang dilakukan oleh pemerintah untuk setiap kegiatan pengadaan barang dimana dalam pengadaan tersebut kebutuhan-kebutuhan masyarakat tidak diakomodasikan dengan baik. Kondisi ini menunjukan bahwa implementasi program minapolitan di Kabupaten Banyumas sekedar simbolisme serta keproyekan sesaat dari pemerintah tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat meskipun sudah dilakukan sosialisasi. Proses pembelajaran pada implementasi program dilakukan untuk meningkatkan pemahaman terhadap konsep dan tujuan program minapolitan. Sementara itu, proses pembelajaran oleh sasaran program dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta wawasan dalam melakukan kegiatan usaha sehingga meningkatkan hasil produksi. Proses pembelajaran pada implementasi program minapolitan baru terjadi pada sentra pembenihan dan pembesaran, sementara itu pada sentra pemasaran dan pengolahan belum terjadi proses pembelajaran. Dalam program minapolitan, keterkaitan antara rencana yang telah disusun dengan implementasi program yang telah dijalankan relatif masih kurang, kemudian antara kebutuhan sasaran program dengan pelaksanaan program juga belum terfasilitasi dengan baik, progam-program yang dilaksanakan belum sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran program. Hal ini dapat terjadi karena dalam penyusunan rencana tidak melakukan identifikasi terhadap kebutuhan sasaran program dan ketidakkonsistenan antar rencana dengan implementasi program. Implementasi program pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Banyumas pada tahun hanya sedikit memberikan implikasi positif terhadap beberapa aspek yaitu aspek fisik, lingkungan, ekonomi, sosial, teknis dan kelembagaan pada kelompok sasaran program, namun implikasi tersebut tidak berpengaruh secara nyata. Sementara itu, implikasi negatif dari implementasi program juga terjadi pada aspek lingkungan dan aspek kelembagaan. Pada aspek lingkungan, bantuan pemberian pakan dapat menimbulkan kerawanan pencemaran air, sedangkan pada aspek kelembagaan, munculnya banyak kelompok-kelompok baru yang dibentuk hanya sekedar untuk memperoleh bantuan sehingga menimbulkan kecemburuan dari kelompok lama yang memang benar-benar melakukan kegiatan usaha.