Perencanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara-Nusa Tenggara Timur sebagai Daerah Perbatasan antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Negara Republik Demokratik Timor
| Main Author: | Kolne, SalesiusVitalis |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2011
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/156996/ |
Daftar Isi:
- Pembangunan Wilayah perbatasan antar negara sejauh ini masih menyisakan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadaan demikian menuntut pemerintah untuk bertindak dalam upaya penanganan melalui aktivitas proses perubahan yang dilangsungkan agar tidak tercipta disparitas sebagai akibat dari ketidakcermatan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pembanghunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan Perencanaan pembangunan di wilayah perbatasan dan 2) Mengindentifikasi, mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan faktor-faktor pendukung dan penghambat perencanaan pembangunan wilayah perbatasan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: (1) Teknik wawancara yang ditujukan kepada narasumber (informan) yang ditentukan sesuai kebutuhan penelitian (teknik purposive ), yakni Kepala Bappeda, Sekertaris Bappeda, Kepala Bidang dan Sub Bidang serta Pimpinan SKPD yang mengemban tugas perencanaan pembangunan perbatasan di Kabupaten Timor Tengah Utara. Informasi ini akan terus bergulir dan akan berhenti ketika penulis menganggap bahwa informasi itu telah jenuh - memenuhi kebutuhan penelitian (teknik snowball ). Penelusuran data melalui informasi ini menjadikan interview guiding sebagai instrumen utama. Di samping teknik pengamatan, dan dokumentasi dengan tujuan agar terjadi koreksi data diantara masing-masing teknik sehingga data yang dihasilkan menjadi valid. Data-data tersebut kemudian dianalisa secara deskriptif-kualitatif dengan analisis model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penyusunan rencana menemui beberapa masalah seperti banyak program yang diusulkan dari desa harus dieliminasi dan atau disesuaikan dengan program prioritas; (2) Penetapan rencana terutama pada saat pembahasan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) terjadi upaya dari Pimpinan SKPD untuk secara langsung mempengaruhi panitia anggaran DPRD untuk mengakomodir program dari SKPD tersebut dalam mata anggaran tahun berjalan; (3). Pengendalian rencana belum sepenuhnya dilakukan secara optimal, karena: (a) Kendala internal organisasi yang berupa kurangnya dukungan staf dalam peklaksanaan pengendalian dan (b) Kendala eksternal organisasi yang berupa intervensi kepentingan dan aspek penerimaan masyarakat; (4) Evaluasi rencana belum berjalan secara maksimal yang diakibatkan oleh dimensi waktu serta sistem dan prosedur (internal) dan faktor kepentingan sebagai penyebab eksternal yang tidak teridentifikasi keanggotaannya dalam organisasi formal. Berdasarkan kesimpulan Sub Fokus diatas, maka dapat ditarik kesimpulan umum penelitian yakni perencanaan pembangunan wilayah perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara-Nusa Tenggara Timur sebagai daerah perbatasan antara NKRI dengan RDTL belum terlaksana secara optimal. Ada beberapa faktor pendukung seperti produk aturan yang memberi ruang yang memungkinkan agar Bappeda dapat lebih optimal melaksanakan perencanaan pembangunan daerah; Komitmen Bappeda dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah. Di samping itu ada beberapa faktor yang menghambat, yakni: (1) Anggaran sangat kecil; (2) Belum tersedianya sarana dan prasarana terutama master plan kabupaten dan foto udara; (3) Koordinasi tidak berjalan optimal. Dengan demikian saran yang diberikan adalah dalam memaksimalkan penyusunan rencana Bappeda perlu terlebih dahulu menyampaikan program prioritas kepada stakehalder; pengendalian rencana perlu didukung staf dan harus diisolasikan dari kepentingan-kepentingan politik. Untuk membiayai pembangunan daerah perbatasan maka (a) Pemerintah daerahperlu lebih proaktif untuk memperoleh anggaran dari APBD I dan APBN; (b) Pengadaan master plan kabupaten dan foto udara; (c) Perlu meningkatkan koordinasi antara SKPD dan stakehalder dalam meminimalisir kecenderungan terjadinya ego sektor dan ketumpang-tindihan program. Untuk itu maka penelitian ini juga menjadi rekomnendasikan bagi peneliti lain yang hendak mengadakan penelitian tentang Perencanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan untuk lebih menekankan pada Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan.