Efektivitas Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Suatu Studi di Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang-Propinsi Nusa Tenggara Timur)
| Main Author: | Carlos, Edson |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2010
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/156990/ |
Daftar Isi:
- Pemerintah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Good governance menuntut mekanisme partisipatif (Munzwa, et al. 2008). Setidaknya terdapat tiga hal positif dari pelibatan masyarakat dalam perecanaan yaitu sense of belonging, sense of participation dan sense of accountability (Islamy 2004). Pemerintah telah mengatur partisipasi masyarakat, khususnya untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) merupakan salah satu pendekatan perencanaan pembangunan di daerah yang mewajibkan keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat ini diperlukan dengan tujuan agar kebijakan pembangunan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas musrenbang kecamatan di Kecamatan Amarasi Selatan sebagai mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif di daerah yang melibatkan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kulitatif yaitu suatu jenis penelitian yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu dibalik fenomena apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, juga untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui. Penelitian dilakukan di Kecamatan Amarasi Selatan yang memiliki masyarakat miskin yang cukup besar (65,64%). Keadaan ini memerlukan perhatian pemerintah guna memenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakat serta berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa musrenbang kecamatan sebagai salah satu tahap dalam mekanisme perencanaan pembangunan di daerah belum efektif mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini lebih disebabkan oleh kemampuan keuangan daerah yang masih rendah dan ketergantungan keuangan pemerintah daerah kepada bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Dari beberapa aspek dalam konsep perencanaan partisipatif, terdapat satu aspek yang tidak didapati dalam musrenbang kecamatan. Aspek tersebut adalah pengambilan keputusan publik, hal ini disebabkan musrenbang kecamatan merupakan salah satu tahap dalam rangkaian kegiatan yang digunakan untuk menyusun perencaaan pembangunan.