Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Kajian terhadap Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) di Desa Kem
| Main Author: | Fanani, AbdulFatah |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/156956/ |
Daftar Isi:
- Permasalahan kemiskinan bersifat multi dimensionalyang tidak bisa diselesaikan secara parsial, sektoral dan pragmatis saja. Penyelesaian masalah kemiskinan harus bersifat komprehensif sehingga mampu memutus mata rantai lingkaran setan kemiskinan “Deprivation trap” seperti yang diungkapkan Robert Chambers. Sedangkan fenomena di lapangan justru koordinasi antar lembaga pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan tersebut masih bernuansa ego sektoral, sehingga koordinasi antar lembaga pemerintah kurang. Dalam penelitian tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan (1) Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) di desa Kemantren Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto. (2) Peran dan partisipasi stakeholders (Pemerintah, Masyarakat, Kaum peduli dan Swasta) dalam penanggulangan kemiskinan di desa Kemantren melalui PNPM Mandiri Perkotaan, (3) Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di desa Kemantren Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan yang mengutamakan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat telah berjalan dengan baik di Desa Kemantren Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto. Namun peran stakeholders dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan masih belum merata. Peran pemerintah Kabupaten Mojokerto belum optimal dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. Konsolidasi antar pelaku di tingkat pemerintah Kabupaten Mojokerto sangat minim, terbukti dengan tidak adanya agenda pertemuan rutin antar pelaku dan tidak adanya sinergitas program penanggulangan kemiskinan pemerintah dengan program masyarakat. Sedangkan peran swasta juga belum signifikan dalam penanggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perkotaan khususnya di Desa Kemantren. Koordinasi dan konsolidasi antar stake holders dalam penanggulangan kemiskinan khususnya antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk dilakukan. Dengan demikian tidak terjadi lagi implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan khususnya dalam PNPM Mandiri Perkotaan yang bersifat parsial, sektoral dan pragmatis. Mengingat permasalahan kemiskinan adalah kompleks dan multi dimensional, maka konsolidasi antar stakeholders dan sinergitas program dalam penanggulangan kemiskinan menjadi sangat penting. Sedangkan Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat miskin sebagai target group akan memperparah kemiskinan itu sendiri. Begitu juga implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang parsial, sektoral dan pragmatis akan menciptakan ketergantungan masyarakat miskin terhadap bantuan program penanggulangan kemiskinan itu sendiri, sehingga justru akan memunculkan masalah baru yang lebih kompleks.