Reformasi Administrasi di Kantor Bersama SAMSAT Malang Kabupaten II dalam Rangka Pelayanan Publik

Main Author: Luther, KalaMartien
Format: Thesis NonPeerReviewed
Terbitan: , 2011
Subjects:
Online Access: http://repository.ub.ac.id/156948/
Daftar Isi:
  • Tuntutan masyarakat akan sebuah pelayanan yang lebih baik dalam pengurusan surat-surat kendaraan bermotor memuncuk seiring dengan tuntutan untuk dilakukan reformasi total terhadap struktur dan sistem pelayanan bagi organisasi-organisasi pemerintah. Keadaan demikian menjadikan penulis terdorong untuk merespon kehendak yang dituntut masyarakat tersebut melalui penelitian pada Kantor Bersama SAMSAT Malang Kabupaten II Karangploso dengan tujuan untuk mengkaji reformasi administrasi yang dilakukan demi meningkatkan pelayanan publik yang kredibel dan akuntabel. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan 1) reformasi adminsitrasi pelayanan publik pada Kantor Bersama SAMSAT Malang Kabupaten II; dan 2) mengindentifikasi, mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan reformasi administrasi pelayanan publik pada Kantor Bersama SAMSAT Malang Kabupaten II. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah (1) teknik wawancara yang ditujukan kepada narasumber (informan) yang ditentukan sesuai kebutuhan penelitian (teknik purposive ), yakni koordinator Kantor Bersama SAMSAT Malang Kabupaten II dan informasi terus bergulir ke unit pelayanan teknis (UPT) dari Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Propinsi Jawa Timur serta pegawai-pegawai yang ada dan akan berhenti ketika penulis menganggap bahwa informasi itu telah jenuh - memenuhi kebutuhan penelitian (teknik snowball ). Penelusuran data melalui informasi ini menjadikan interview guiding sebagai instrumen utama dalam memandu setiap pertayaan yang ditujukan kepada informan. Di samping itu juga digunakan teknik pengamatan, dan dokumentasi dengan tujuan agar terjadi koreksi data diantara masing-masing teknik sehingga data yang dihasilkan menjadi valid. Data-data tersebut kemudian dianalisa secara deskriptif-kualitatif dengan analisis model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi administrasi pelayanan yang dilaksanakan oleh Kantor Bersama SAMSAT berhasil menciptakan pelayanan yang mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat pemohon atau pemilik kendaraan bermotor yang ditandai oleh adanya sistem dan prosedur pelayanan yang sederhana, cepat, dan lancar. Walau demikian secara organisatoris hirarki kewenangan cukup panjang mengakibatkan kurang efektif dalam proses pengambilan keputusan terutama pada masalah-masalah yang membutuhkan penyelesaian secara cepat. Faktor-faktor yang mendukung reformasi administrasi pelayanan yang dapat memberi pelayanan yang efektif ini adalah sumber daya manusia yang ada memiliki kecakapan teknis yang baik dalam memahami bidang tugas pelayanan, terjalinnya komunikasi yang terbuka dan lancar baik komunikasi vertikal maupun komunikasi horizontal, dan adanya disposisi (motivasi dan sikap) pegawai yang berorientasi pada tugas. Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya adalah struktur birokrasi yang panjang (UPT dan organisasi induk) dalam hal pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan yang lebih dominan mengamankan kebijakan organisasi induk dan kurang memberikan kesempatakan kepada pegawai untuk berkreasi dan berinovasi, dan kegiatan organisasi belum didukung dengan dokumen penuntun, Rencana Strategis (RENSTRA). Saran dari peneliti adalah dalam usaha untuk lebih mengefektifkan pelayanan, maka perlu dilakukan reformasi struktur, yakni menjadikan Kantor Bersama SAMSAT sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD), sehingga memiliki otonomi dalam mengelolah organisasi dan membuat keputusan serta bertanggungjawab kepada Bupati. Di samping itu sistem dan prosedur pelayanan perlu dilakukan desiminasi kepada publik melalui iklan layanan masyarakat, pelayanan dengan metode E-Go (Electronic Government) , serta perlu dilakukan tour of duty bagi pegawai sebagai bagian dari langkah promosi untuk mengurangi tingkat kekurangan berkas persyaratan dalam pengurusan surat-surat kendaraan bermotor.