Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Aparatur Melalui Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Kabupaten Magetan
| Main Author: | Yatim, InciAbdul |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/156915/ |
Daftar Isi:
- Pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan sektor publik yang efektif dan efisien membutuhkan sumber daya aparatur pemerintah yang profesional, memiliki kompetensi dan jumlah yang tepat, namun hal tersebut belum sepenuhnya terwujud. Penyebab utamanya karena terjadi ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan jabatan yang disebabkan oleh komposisi keahlian atau keterampilan pegawai yang belum proporsional serta pendistribusian Pegawai Negeri Sipil masih belum mengacu pada kebutuhan riil organisasi. Untuk itu diperlukan perbaikan dalam pengelolaan kepegawaian ke arah yang lebih baik, terarah, dan berkesinambungan (sustainable). Salah satu komponen yang sifatnya mendesak untuk ditata saat ini adalah perencanaan pegawai, terutama perencanaan untuk formasi pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Perencanaan sumber daya aparatur melalui penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Magetan; dan (2) Faktor-faktor yang berkaitan dengan penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Magetan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis deskriptif. Sumber data berasal dari informan dan dokumen-dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah model proses sembilan langkah untuk menganalisis dan menafsirkan data kualitatif yang dikembangkan oleh McNabb. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan sumber daya aparatur di Kabupaten Magetan dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan yang diwujudkan dalam berbagai perencanaan di bidang aparatur antara lain penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil. Pada tahun 2013 penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Magetan menggunakan data hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, namun hasilnya tidak optimal karena data tersebut tidak akurat/valid; (2) faktor-faktor yang berkaitan dan menyebabkan hal tersebut adalah komitmen manajemen, kebijakan pemerintah, sumber daya perencana kepegawaian, sistem informasi sumber daya manusia atau SIMPEG dan anggaran yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Saran yang direkomendasikan adalah: (1) Perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil dan pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja, bahkan apabila memungkinkan dilakukan analisis ulang dengan membentuk tim terpadu lintas SKPD; (2) Perlu adanya pengembangan/pembangunan SIMPEG pada Badan Kepegawaian Daerah sehingga mampu mengintegrasikan data dari hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dengan data pegawai, sehingga ke depan SIMPEG menjadi unsur utama dalam pengelolaan kepegawaian.