Implementasi Kebijakan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui Jabatan Fungsional di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga
| Main Author: | Susanti, LinandaKrisni |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/156905/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini dilakukan karena adanya tuntutan reformasi birokrasi untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang profesional dan birokrasi yang miskin struktur kaya fungsi melalui pengembangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jabatan fungsional. Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai salah satu satuan administrasi pangkal (satminkal) Kementerian Pekerjaan Umum, saat ini sedang mengimplementasikan kebijakan pengembangan PNS melalui jabatan fungsional sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi kebijakan pengembangan PNS melalui jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, bagaimanakah mekanisme dan implementasi penetapan jabatan fungsional, dan bagaimanakah mekanisme serta implementasi penilaian kinerja PNS yang menduduki jabatan fungsional. Teori yang digunakan diantaranya adalah teori kebijakan kepegawaian, capacity building , pengembangan pegawai, pengembangan Pegawai Negeri Sipil, analisis jabatan dan penilaian kinerja. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi partisipatif dan dokumentasi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan para pejabat di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga dan beberapa pejabat fungsional. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif yang meliputi proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya implementasi kebijakan pengembangan PNS melalui jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan karena masih adanya beberapa permasalahan seperti rendahnya minat PNS untuk masuk dalam jabatan fungsional karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan serta banyaknya kesulitan yang dihadapi oleh para petugas analisis beban kerja, analisis jabatan dan evaluasi jabatan karena tidak adanya pelatihan khusus sebelumnya. Saran yang dapat diberikan adalah dengan memperbanyak sosialisasi mengenai manfaat jabatan fungsional tertentu yang dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan dengan materi yang khusus dirancang untuk menaikkan gengsi jabatan fungsional tertentu serta pemberian pelatihan intensif mengenai analisis beban kerja, analisis jabatan dan evaluasi jabatan bagi tim yang dibentuk secara khusus sehingga terdapat standar jabatan yang jelas.