Perencanaan Karir Pegawai Negeri Sipil Di Kota Banjarbaru ( Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru )
| Main Author: | Irfani, MuhammadRizki |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/156891/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problem praktis yaitu keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur BKD dan Diklat Kota Banjarbaru terkait konsep perencanaan karir yang objektif dan transparan, sistem politik di daerah yang berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat pegawai dalam pengembangan karir PNS, dan tidak adanya tolok ukur yang jelas dalam pengembangan karir sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik. Realita ini senyatanya terjadi di sejumlah daerah sehingga berpengaruh terhadap pesimisme dan apatisme PNS terhadap prospek pengembangan karir nantinya. Sementara problem teoritis yang mendasari penelitian ini adalah kurangnya kajian mengenai pembangunan manusia aparatur dalam konteks pembangunan daerah dan konsep perencanaan karir yang masih “diandaikan” dalam realita manajemen kepegawaian di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan proses, faktor pendukung dan faktor penghambat dalam perencanaan karir PNS di Kota Banjarbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Model Interaktif dari Miles dan Huberman. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik analisis bidang kekuatan dari Kurt Lewin. Sedangkan untuk menguji keabsahan data digunakan teknik triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa ketiadaan payung hukum di bidang perencanaan karir PNS telah mengakibatkan ketidakjelasan arah, objektifitas, dan transparansi pengembangan karir bagi pegawai. Sehingga tahapan yang dilakukan dalam proses merencanakan karir PNS di Kota Banjarbaru masih dipengaruhi unsur-unsur subjektivitas dari pejabat yang berwenang. Proses itu pun masih membatasi keterlibatan pada unsur organisasi pemerintah dan belum menyentuh aspirasi individu pegawai secara mendalam dan seimbang. Sedangkan hasil dari proses perencanaan karir tersebut belum secara spesifik dirumuskan dalam suatu bentuk pedoman perencanaan. Faktor-faktor pendukung meliputi adanya komitmen pimpinan dalam manajemen kepegawaian, adanya kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsi pada setiap operasional kegiatan, serta tersedianya aparatur yang memenuhi kualifikasi jabatan maupun kepangkatan. Sedangkan faktor-faktor penghambatnya meliputi belum optimalnya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring dalam pelaksanaan peraturan tentang pembinaan kepegawaian, lingkungan kerja yang tidak mendukung kinerja PNS, belum terpenuhinya proporsionalitas, kuantitas, kualitas, distribusi dan komposisi SDM aparatur sesuai dengan kebutuhan organisasi, belum optimalnya sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG), serta belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan koordinasi antar bidang yang ada.