Perencanaan Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik (Studi di Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul)
| Main Author: | Yuliani, Leny |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/156882/ |
Daftar Isi:
- Reformasi birokrasi yang sedang gencar dijalankan di Indonesia berlangsung di berbagai bidang, salah satunya di bidang keterbukaan informasi. Good governance yang merupakan tujuan dari reformasi birokrasi tidak akan bisa terwujud tanpa adanya keterbukaan informasi atau transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hadirnya Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjadi tumpuan harapan bagi terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia karena terwujudnya transparansi diawali dengan regulasi yang jelas serta manajemen data dan informasi yang efektif sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Wujud implementasi UU KIP oleh pemerintah daerah adalah pembentukan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi. Di Kabupaten Bantul Ketua PPID dijabat oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat. Tugas PPID dibantu oleh para PPID Pembantu yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berada di lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bantul. Untuk melaksanakan tugas-tugas selaku PPID yang merupakan hal baru yang sebelumnya belum tercakup dalam tugas-tugas kehumasan, Bagian Humas Setda Kabupaten Bantul perlu merumuskan perencanaan pemberdayaan PPID sehingga keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bantul dapat diwujudkan. Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan perencanaan pemberdayaan PPID dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul, koordinasi stakeholder dalam perencanaan pemberdayaan PPID, dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam perencanaan Pemberdayaan PPID. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data berasal dari informan dan dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan model Spradley. Hasil dari penelitian ini, perencanaan pemberdayaan PPID di Pemerintah Kabupaten Bantul belum dirumuskan secara optimal mengingat target perencanaan yang belum memiliki indikator yang jelas . Koordinasi antar stakeholder, yaitu antara Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kabupaten Bantul selaku PPID dengan SKPD lain selaku PPID Pembantu belum berjalan efektif. Faktor pendukung adalah produk hukum, infrastruktur, anggaran, pengelolaan informasi melekat pada tupoksi masing-masing SKPD, antusiasme SKPD dalam melayani permohonan informasi, LSM, dan adanya lembaga Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Faktor penghambat adalah struktur organisasi, lemahnya koordinasi, kurangnya sosialisasi, lemahnya SDM pengelola informasi dan dokumentasi, belum ada rincian indikator target yang jelas dari kegiatan pemberdayaan PPID, dan lemahnya pelaksanaan KIP oleh pemerintah daerah setingkat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.