Proses Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Kepentingan Publik dan Pro Poor di Kabupaten Sidoarjo
| Main Author: | Hapsari, Astri |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2011
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/156841/ |
Daftar Isi:
- APBD merupakan alat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah, perencanaan APBD harus dilakukan dengan baik dan mayoritas dana APBD harus digunakan untuk membiayai kepentingan publik. Namun fenomena di berbagai pemerintah daerah, alokasi ABPD bagi kepentingan publik masih sangat rendah, APBD lebih banyak digunakan untuk membiayai kepentingan internal birokrasi dibandingkan untuk masyarakat luas. Tujuan penelitian ini adalah: pertama, untuk mendiskripsikan dan menganalisis proses perencanaan APBD Kabupaten Sidoarjo tahun 2011 serta peran pihak yang terkait di dalamnya; kedua, mendiskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan APBD Kabupaten Sidoarjo untuk kepentingan publik dan warga miskin; dan ketiga, mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat perencanaan APBD yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskritif. Sumber data berasal dari informan dan dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan model interaktif. Hasil dari penelitian ini, proses perencanaan APBD di Kabupaten Sidoarjo telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat, namun hasilnya belum optimal. Usulan masyarakat yang terangkum lewat mekanisme musrenbang hanya sedikit yang bisa diakomodir dalam APBD disebabkan karena terbatasnya anggaran dan minimnya kualitas usulan. APBD Kabupaten Sidoarjo untuk kepentingan publik sangat kecil, baik selama proses penyusunan APBD tahun 2011 maupun selama kurun waktu lima tahun terakhir. Kurang lebih hanya sekitar 30% dari total anggaran yang digunakan untuk kepentingan publik dan APBD untuk warga miskin rata-rata hanya sebesar 4,35%.