Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Dinas Pendidikan (Studi di Inspektorat Daerah Kabupaten Malang)
| Main Author: | Djalil, Elyamarisa |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2011
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/156839/ |
Daftar Isi:
- Otonomi daerah memberi kesempatan dan kemandirian kepada daerah dalam hal pengelolaan sumberdaya yang dimiliki daerah termasuk pengelolaan sumberdaya keuangan. Meskipun pemerintah telah menetapkan dana perimbangan melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, fakta dilapangan menunjukan bahwa masih sering terjadi penyimpangan, khususnya didalam hal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Fokus penelitian adalah: 1. Kinerja Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Dinas PN Kabupaten Malang ditinjau dari aspek PKPT, 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Dinas PN Kabupaten Malang. Metode analisis dilakukan dengan metode interaktif dari Miles dan Huberman (1989). Hasil penelitian menunjukan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang dalam Pengawasan Pelaksanaan APBD di Dinas PN Kabupaten Malang. Dalam hubunganya dengan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang dalam pengawasan pelaksanaan APBD di Dinas PN Kabupaten Malang, tidak lagi berorientasi pada pengukuran ekonomi semata, tetapi juga pada aspek efisiensi dan efektivitas. Berdasarkan kajian penulis menunjukan bahwa pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang ditinjau dari segi efisiensi sudah maksimal. Secara umum dukungan input dan output cukup memadai, tetapi bila menilik pencapaian outcome belum maksimal sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Malang. Faktor penghambat di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, khususnya di dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD di Dinas PN Kabupaten Malang adalah: (1) Sumberdaya Manusia baik segi kualitas maupun kuantitas, (2) Budaya kerja (disiplin dan etos kerja yang rendah), (3) kurangnya partisipasi masyarakat, (4) Alokasi anggaran yang kurang konsisten, (5) Lambatnya respon dari entitas yang diperiksa dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Faktor pendukung lain yang turut mempengaruhi kinerja Inspektorat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan APBD di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang adalah: (1) Payung hukum yang turut melindungi dalam menjalankan tugas, (2) Struktur organisasi yang relevan, (3) Sarana pendukung yang memadai, (4) Dukungan kepala daerah yang optimal, (5) Kepercayaan masyarakat.