Manajemen Electronic Government Dalam Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Studi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (Bp2t) Kabupaten Kutai Barat)
| Main Author: | Pranalia, DwiAyu |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/156788/ |
Daftar Isi:
- Electronic Government merupakan layanan yang disediakan pemerintah dengan menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi, dimana masyarakat dapat mengakses informasi dan layanan yang disediakan pemerintah dengan menggunakan media internet, sehingga tercipta layanan yang transparan, efektif, dan efesien. Penelitian ini akan memberikan gambaran tentang Manajemen Electronic Government dalam Pelayanan Publik pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Kutai Barat, dan sekaligus menemukan faktor penghambat dan pendukung dalam manajemen Electronic Government Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan, menganalisis, dan mendeskripsikan tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan: 1) Manajemen Electronic Government Government dalam pelayanan publik pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Kutai Barat, 2) Faktor pendukung dan penghambat dari manajemen Electronic Government dalam pelayanan publik pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Kutai Barat. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan proses analisis data kualitatif menggunakan metode analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Milles, Huberman, dan Saldana. Manajemen Electronic Government pada Badan Pelayanan Perizinian Terpadu (BP2T) Kabupaten Kutai Barat, sebagai berikut: a) Perencanaan telah dilakukan dari menetapkan tujuan direformasikan layanan perizinan manual ke layanan secara elektronik, dan menggunkanan aplikasi SIMYANDU sebagai strategi dalam mencapai tujuan. Tahapan pengorganisasian dilakukan dengan menggunakan tupoksi umum sehingga pegawai struktural hanya memberikan data yang nantinya akan di input oleh operator sistem sebagai penggerak utama layanan Electronic Government. Dalam pelaksanaannya masih belum berjalan maksimal, dimana layanan masih sulit diakses, informasi tidak di update, operator sistem yang kurang rensponsif, dan tidak adanya layanan pembayaran secara online. Pada tahap pengawasannya hanya dilakukan pengawasan namun tidak dilakukan evaluasi. b) Layanan Electronic Governmet pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Kutai Barat telah memasuki tingkat 3 yaitu pemantapan dimana aplikasi SIMYANDU ini telah menyediakan traksaksi layanan publik, selain itu juga layanan ini telah menghubungkan 3 (tiga) tipe relasi electronic government yaitu Government-to-citizens (G-to-C), Government-to-Bussiness (G-to-B), dan Government-to-Employees (G-to-E). Faktor pendukung dalam manajemen Electronic Government pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Kutai Barat yaitu sarana dan IX prasarana yang memadai. Sedangkan faktor penghambat Electronic Government yaitu kurangnya motivasi dari pimpinan, pegawai, hingga pegawai operasional, dan tidak adanya peraturan yang memberikan pelimpahan wewenang kepada BP2T Kabupaten Kutai Barat untuk mengelola 93 (sembilan puluh tiga) jenis izin. Kata Kunci : Manajemen, Electronic Government, Layanan Perizinan